JURNAL LENTERA, PALU – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Safri, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang fasilitas penyelenggaran pesantren.
Hal itu dinyatakan Muhammad Safri, menyusul menjelangnya peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026.
Momentum Hari Santri Nasional menurutnya perlu dimanfaatkan. Tujuannya, untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam keberlangsungan pendidikan pondok pesantren.
Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong kemandirian ekonomi lembaga pendidikan keagamaan.
“Perda Nomor 8 Tahun 2022 perlu ditindaklanjuti dengan aturan teknis agar pelaksanaannya memiliki pedoman yang jelas,” ujar Muhammad Safri kepada sejumlah wartawan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Tanpa regulasi pelaksana yang memadai menurutnya, implementasi kebijakan fasilitasi pondok pesantren dikhawatirkan belum berjalan optimal.
Sebab, Perda Pesantren yang sudah diterbitkan sejak 2022, hingga kini membutuhkan petunjuk pelaksanaan melalui Pergub.
Sehingga, penerapannya memiliki pedoman yang jelas dan dapat dirasakan secara nyata oleh pondok pesantren.
Kebijakan fasilitasi pondok pesantren, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan berhenti pada keberadaan regulasi.
Dukungan pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pondok pesantren yang manfaatnya dapat dirasakan oleh santri maupun masyarakat.
Ia menilai, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi pusat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter, pesantren dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan santri maupun mendorong aktivitas ekonomi produktif.
“Makanya kami mendorong agar kebijakan fasilitasi pesantren mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi pesantren,” kata Muhammad Safri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng.
Penguatan sektor pendidikan menurutnya perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kualitas proses belajar-mengajar.
Dukungan terhadap infrastruktur diperlukan untuk menunjang lingkungan pendidikan yang layak bagi para santri.
Pengembangan keterampilan dan unit usaha pesantren dinilai penting untuk membuka peluang kemandirian ekonomi. Dengan dukungan yang terencana, pesantren diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi, juga mengembangkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.
“Makanya perlu ada dukungan yang terencana dan berkelanjutan agar pesantren bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengembangkan potensi ekonominya,” ungkapnya.
Santri perlu dibekali kemampuan yang relevan dengan tantangan masa depan tanpa meninggalkan pendidikan agama sebagai fondasi utama.
Penguatan keterampilan dan kemandirian ekonomi dapat memperluas kontribusi lulusan pesantren dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
“Harapan kami, Bapak Gubernur Sulteng segera menindaklanjuti kebutuhan regulasi itu. Sehingga, pelaksanaan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki landasan teknis yang jelas,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in











