banner 1280x180

Ini Alasan PN Parigi Akan Eksekusi Lahan Pesisir Pantai Kampal

Riwandi, Humas PN Parigi (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA – Pengadilan Negeri (PN) Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjelaskan, eksekusi lahan di pesisir pantai Kelurahan Kampal akan dilaksanakan, jika tergugat tak melaksanakan putusan pengadilan.

“Pelaksana putusan sifatnya itu memaksa. Pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dikarenakan pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela,” ungkap Humas PN Parigi, Riwandi saat ditemui di Parigi, belum lama ini.

Dia menyebut, perkara eksekusi tersebut telah terdaftar permohonannya atas nama Santo Thoha, pada 27 Oktober 2021 dengan nomor 4/PDT.Eks/2021/PN Prg.

Permohonan eksekutif tersebut, atas putusan perkara nomor 1/PDT.G/2019/PN Prg, pada 25 Juli 2019, junto putusan Pengadilan Tinggi Palu, nomor 70/PDT/2019/PT PAL, junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung, nomor 2938K/PDT/2020, 11 November 2020.

BACA JUGA : Penyidik Reskrim Polres Parimo Diduga Tolak Laporan Masyarakat

BACA JUGA : Polres Parimo Rilis Penanganan Kasus Sepanjang 2021

“Tahapan itu sudah dimasukkan, kamu telah melakukan telaah. Kemarin, 28 Desember 2021 telah dilakukan tahapan teguran,” jelasnya.

Pada tahapan teguran kata dia, PN Parigi memanggil pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan, di antaranya Nuni Salilama, Jalaludin HI alias Bondan, Saripudin Pakaya, dan Agus Pakaya untuk diberikan teguran.

Ketua PN Parigi, telah menyampaikan diberikan  waktu delapan hari lamanya untuk mengosongkan lahan yang dikuasai termohon.

“Jika setelah teguran tapi temohon tidak laksanakan secara suka rela, maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan eksekusi,” kata dia.

Menurutnya, untuk pelaksanaan eksekusi tentunya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan, sehingga penjadwalannya masih menunggu kebijakan ketua PN Parigi. 

“Berdasarkan putusanannya diminta pengosongan, pembongkaran,  dan penyerahan lahan kepada pemohon eksekusi,” pungkasnya.

Riwandi menjelaskan, meskipun pihak termohon sedang menempuh jalur pidana saat ini, tidak dapat menunda proses eksekusi. Sebab, perkara tersebut telah berstatus hukum tetapi, dan jalur ditempuh diranah yang berbeda.

BACA JUGA : Polisi Limpahkan Kasus Dugaan Penipuan Bupati Morut ke Jaksa

BACA JUGA : Polda Sulteng Gagalkan Penyelundupan 29 Kg Sabu Jaringan Internasional

Laporan : Novita Ramadhan/Roy Lasakka

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.