JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, gencar mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), program pemerintah berbasis nasional. Namun dipastikan bakal berbenturan dengan persoalan ketersediaan jaringan internet dan handphone jenis android.
Persoalan ketersediaan jaringan internet dan handphone jenis android ini dipastikan akan menjadi “akar masalah” penerapan program pemerintah berbasis nasional yang tengah digarap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Parigi Moutong. Apalagi, masih sangat banyak masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong yang tidak menggunakan handphone jenis android. Ditambah lagi dengan persoalan ketersediaan jaringan internet.
Lantas, bagaimana dengan masih banyaknya pula masyarakat yang bermukim di daerah terpencil, di bagian utara Kabupaten Parigi Moutong.
Menurut Kepala Disdukcapil Parigi Moutong Asmadi, SH., pihaknya gencar memanfaatkan momen demi mensosialisasikan program IKD yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat. Bahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya itu, menggunakan sistim jemput bola, dengan mendatangi sejumlah wilayah untuk mensosialisasikan sekaligus melakukan pengaktifan IKD di masyarakat.
“Kami menerapkan sistem jemput bola. Maksudnya, kami mendatangi wilayah-wilayah, khususnya yang terpencil untuk memberikan sosialisasi sekaligus pengaktifan IKD,” ujar Asmadi kepada media ini, Selasa, 4 Juni 2024.
BACA JUGA: Pencegahan Stunting di Parigi Moutong Diperluas, Kini Remaja Putri Hingga Calon Pengantin
Ia mengaku tengah melaksanakana sosialisasi dan pengaktifan IKD bagi masyarakat di Kecamatan Palasa dan Taopa. Pihaknya juga menjadwalkan kegiatan yang sama pada pekan depan di Kecamatan Tomini dan Kasimbar.
Ia juga mengaku telah melakukan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, untuk mencapai target pengaktifan IKD.
BACA JUGA: Semarak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Parigi Moutong
“Pemprov Sulawesi Tengah sangat berperan penting dalam program ini. Belum lama ini, Pemprov Sulawesi Tengah memberikan bantuan kepada kami sebanyak 2.000 blangko KTP,” katanya.
Ditanya terkait persoalan ketersediaan jaringan internet dan masyarakat yang tidak menggunakan handphone jenis android, Asmadi mengaku belum berpikiran sampai ke persoalan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang bermukim di kawasan pegunungan, yang bahkan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) digital. Ditambah lagi persoalan jaringan internet yang disebutnya juga menjadi masalah penting dalam pengaktifan IKD tersebut. Pemda Parigi Moutong, bahkan pihaknya belum menemukan titik terang terkait persoalan tersebut.
“Saya berharap, Pemda Parigi Moutong agar kiranya memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang masih berstatus prasejaterah. Mengingat, jaringan internet dan handphone jenis android merupakan wadah utama dari IKD ini. Kalau wadahnya saja belum ada, kemudahan yang didapat dari pengaktifan IKD jelas sulit untuk dijangkau,” pungkasnya.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
