JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Penggiat literasi sekaligus pendiri Komunitas Nemu Buku, Neni Muhidin, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong terhadap beban sejarah literasi pada tahun 2015.
Beban sejarah itu, kata dia, berkaitan dengan dideklarasikannya Gerakan Indonesia Membaca pada 2015 oleh Anis Baswedan, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
“Itu yang perlu disadari dan diresapi oleh daerah ini,” ujar Neni saat memaparkan materi pada Kegiatan Gelar Wicara, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Parigi Moutong, Jum’at, 30 Oktober 2026.
Tak lama setelah dideklarasikannya Gerakan Indonesia Membaca, kata dia, kemudian lahir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Salah satu poin peraturan dari Permendikbud tersebut, yaitu sekolah mewajibkan siswanya membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Tujuannya, untuk menumbuhkan minat baca siswa.
Namun, setelah enam bulan berselang peraturan ini diterbitkan, banyak para orang tua siswa menyampaikan protesnya. Sebab, tidak memiliki uang untuk membeli buku.
“Tapi, Permendikbud ini tetap berlaku hingga saat ini,” katanya.
Bahkan, di era literasi digital seperti saat ini, sulit membayangkan seseorang akan membaca buku digital jika kebiasaan membaca buku fisik belum terbangun.
Menurutnya, jika kebiasaan membaca buku fisik telah dibangun, logika dan nalar akan berjalan baik. Bagusnya lagi, informasi hoaks yang berseliweran di media sosial bisa lebih tersaring.
Ia pun mengingatkan para pegiat literasi, pengelola perpustakaan desa, para guru, dan siswa untuk menumbuhkan minat baca terhadap buku fisik.
“Pihak perpustakaan perlu mensurvei buku kesukaan pembaca yang ada di Parigi Moutong. Pengadaan buku di perpustakaan tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pengelola,” tandasnya.
Laporan : Andi Riskan











