Polda Sulteng Tangani Dua Dugaan Kasus Tindak Pidana Pemilu

Polda Sulteng Tangani Dua Dugaan Kasus Tindak Pidana Pemilu
Ilustrasi tindak pidana pemilu. (Foto: Doc. Basith Subastian)

JURNAL LENTERA, PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menangani dugaan kasus tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu). Kali ini, dugaan kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Donggala dan Tolitoli.

Menurut Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono, kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Tolitoli melibatkan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD daerah setempat berinisial DA, yang diduga melakukan tindakan money politik.

BACA JUGA: Polda Sulteng Terjunkan Subsatgas Jibom Sterilisasikan Kantor KPU

Berbeda dengan kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Donggala, kata dia, melibatkan seorang warga berinisial AR yang diduga menggunakan hak pilihnya di dua tempat pemungutan suara (TPS) pada saat Voting Day.

“Dua dugaan kasus tersebut sudah ditangani penyidik Sentra Gakkumdu Polda Sulteng,” ujar Djoko, melalui keterangan tertulisnya, Senin, 25 Maret 2024.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Sentra Gakkumdu Polda Sulteng, dugaan kasus money politik yang melibatkan seorang Caleg berinisial DA terjadi pada 23 Januari 2024, sekitar pukul 14.30 WITA. Lokasinya terjadi di Jalan Tantong Madayuhi Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

BACA JUGA: Polda Sulteng: Pengamanan PSU dan PSL di Dipertebal

“Akibat perbuatannya, DA dipersangkakan pasal 521 Jo. pasal 280 ayat (1) huruf j atau pasal 523 Jo. pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu,” katanya.

Sedangkan dugaan kasus tindak pidana Pemilu di Kabupaten Donggala, kata dia, warga berinisial AR menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali di TPS 002 Desa Tolonggano dan TPS 013 Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Akibat perbuatannya, AR dipersangkakan melanggar pasal 516 UU Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu.

“Sampai saat ini, penyidik Gakkumdu Polda Sulteng telah menangani tujuh kasus tindak pidana Pemilu. Dari tujuh kasus tersebut, empat diantaranya selesai dan tiga lainnya masih dalam proses penyidikan,” pungkasnya.

Laporan : Multazam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *