JURNAL LENTERA, PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan kompetensi penyidik dan penyidik pembantu melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan personel menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada, 2 Januari 2026.
Kapolda Sulteng, Irjen Pol Rizal Irawan, menegaskan bahwa fungsi Reserse memiliki peran strategis dalam penegakan hukum.
“Keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari pengungkapan perkara, tetapi juga dari proses penanganan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rizal Irawan saat membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel di Palu, Rabu 4 November 2026.
Ia meminta seluruh penyidik mengedepankan ketelitian, objektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan tugas.
“Kewenangan penyidikan tidak boleh disalahgunakan, direktur reserse wajib meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap personel guna memastikan pelaksanaan tugas penyidikan berjalan sesuai ketentua,” katanya.
Sementara itu, dalam amanat Kabareskrim Polri yang dibacakan Brigjen Pol Ricko Taruna Mauruh, ditegaskan bahwa pemberlakuan KUHAP baru menjadi momentum transformasi penegakan hukum di Indonesia.
Perubahan tersebut menuntut setiap penyidik memiliki pengetahuan hukum, keterampilan, serta integritas yang memadai agar mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan dan standar kompetensi.
Sertifikasi ini bertujuan memastikan kemampuan penyidik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dari total 52.072 penyidik dan penyidik pembantu di lingkungan Bareskrim Polri dan kewilayahan, sebanyak 22.468 personel telah memiliki sertifikat kompetensi.
Pada 2026, Bareskrim Polri bersama LSP Lemdiklat Polri melaksanakan sertifikasi di 20 Polda. Selain melalui metode tatap muka, sertifikasi juga dilakukan secara daring melalui Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) dengan target 300 asesi setiap pekan.
Selain itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin turut menyampaikan bahwa sertifikasi tersebut, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, khususnya fungsi Reserse.
“Kami berharap dengan adanya kompetensi ini, terwujud penyidik berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang berkeadilan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Mizwar











