JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Fokus utama pengendalian diprioritaskan pada komoditas beras yang kembali menjadi penyumbang utama inflasi daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyampaikan optimisme bahwa inflasi daerah akan terkendali sesuai target nasional, yakni tidak lebih dari 3,5 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulteng pada September 2025, tercatat sebesar 3,88 persen, menurun dibanding Agustus 2025 yang mencapai 4,02 persen. Meski turun, angka tersebut masih berada di atas target nasional.
BACA JUGA: TNI dan Pemprov Sulteng Sepakat Perkuat Pertanian dan Kendalikan Inflasi
“Sudah lebih baik dibanding Agustus. Tapi September, kita masih masuk lima besar inflasi tertinggi nasional. Pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha sebagai kunci utama pengendalian inflasi,” ujar Reny dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
BACA JUGA: Hadapi Inflasi dan Krisis Pangan, Parigi Moutong-Tomohon Bangun Kerja Sama Strategis
Ia bahkan memastikan pihaknya akan mengagendakan rapat lanjutan dengan empat daerah yang menjadi indikator utama perhitungan inflasi Sulteng, yakni Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali, dan Tolitoli.
“Semoga sampai akhir tahun tidak ada lonjakan harga yang tajam,” katanya.
Kepala Perwakilan BI Sulteng, Irfan Sukarna, mengungkapkan adanya anomali di lapangan. Meski Sulteng merupakan salah satu daerah produsen beras yang surplus, harga beras di pasar lokal justru sulit dikendalikan.
Menurutnya, banyaknya pasokan beras yang dikirim ke daerah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga di pasar domestik.
“Pasokan beras kita banyak keluar daerah. Ini harus segera dikendalikan agar harga di Sulteng tetap stabil,” ungkapnya.
Ia lantas menyarankan pemerintah daerah untuk sementara waktu membatasi pengiriman beras secara masif ke luar wilayah Sulteng, terutama menjelang akhir tahun. Langkah ini dinilai efektif meredam gejolak harga di pasar lokal.
“Oktober ini masa panen. Tinggal dijaga jangan sampai beras terlalu banyak keluar daerah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan memperbanyak operasi pasar murah, meningkatkan frekuensi sidak harga.
“Selain itu, memperkuat koordinasi antarinstansi terkait,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)