JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan lahan sebagai bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria dan percepatan transformasi digital di sektor pertanahan.
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, menjelaskan Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menciptakan keadilan agraria dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatannya agar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Produk Hukum, Kementerian ATR/BPN Perkuat SDM Lewat Pelatihan Risiko
“Program Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita. Sementara itu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga sangat berdampak bagi masyarakat karena memberi kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki,” ujar Ossy usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, pada Jum’at, 31 Oktober 2025.
BACA JUGA: E-Government Didorong Merata, Mendagri Soroti Pentingnya Integrasi Sistem Digital Daerah
Selain mendorong pelaksanaan Reforma Agraria dan PTSL, Kementerian ATR/BPN juga tengah mempercepat transformasi digital dalam layanan pertanahan.
Digitalisasi ini diyakini dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik lahan yang selama ini banyak disebabkan oleh perbedaan data atau tumpang tindih administrasi.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Sehingga, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan program Reforma Agraria dan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pemerintah. Tetapi, juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Multazam
