JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong terus mematangkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam strategi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Parigi Moutong.
Kegiatan penyusunan dokumen strategis itu dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di aula Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong pada Rabu, 22 Oktober 2025.
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, mewakili Bupati Parigi Moutong.
BACA JUGA: DPRD Parigi Moutong Desak Pemerintah Transparan Bahas Tambang Emas Kayuboko
Abdul Sahid menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bappelitbangda Parigi Moutong dalam menyusun rencana penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berorientasi hasil.
BACA JUGA: BMKG Ingatkan Parigi Moutong Waspadai Gempa Akibat Aktivitas Sesar Aktif
“Penyusunan RPKD 2025-2029 merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan misi nawacita dan visi Indonesia 2045, khususnya dalam pembangunan manusia, infrastruktur, serta reformasi regulasi dan birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi isu prioritas di Parigi Moutong. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Parigi Moutong menempati peringkat ketiga tertinggi di Sulawesi Tengah dengan 13 persen penduduk miskin, atau sekitar 71.880 jiwa.
“Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan langkah konkret, kolaboratif, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya inovasi dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“FGD ini harus menjadi ruang interaktif bagi semua pihak untuk menyelaraskan program, kebijakan, dan kegiatan agar pelaksanaannya efektif, efisien, serta transparan dalam pemanfaatan dana pembangunan daerah,” tegasnya.
Data Bappelitbangda menunjukkan, angka kemiskinan di Parigi Moutong di 2024 mencapai 14,20 persen, sementara rata-rata provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen per Maret 2025. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat strategi utama, yakni penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif.
Selain itu, penyusunan RPKD juga mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang menekankan pada program bantuan sosial terpadu, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi dana desa dan kelurahan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dokumen strategis ini dapat menjadi panduan bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong,” tandasnya.
Laporan : Miswar
