JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya integrasi sistem digital di seluruh pemerintah daerah (Pemda) sebagai langkah strategis dalam memperkuat penerapan e-government dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Menurut Tito, transformasi digital pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antara daerah dan pusat agar setiap sistem dapat saling terhubung. Dengan begitu, data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan kebijakan dan mencegah potensi kebocoran anggaran.
“Dari awal kami selalu mendorong digitalisasi pemerintah, e-government, di seluruh 552 Pemda, termasuk 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Sistem digital harus diterapkan secara terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Tito saat memberikan sambutan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jum’at, 31 Oktober 2025.
BACA JUGA: Pemerintah Targetkan 300 Ribu Keluarga Graduasi dari Program PKH di 2026
Ia menjelaskan, penguatan e-government memerlukan dua tahapan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial di lingkungan Pemda agar transformasi digital berjalan efektif.
BACA JUGA: Mendes PDT Ungkap Ribuan Desa Terancam Tak Bisa Bangun Akibat Status Kawasan Hutan
Kedua, memastikan seluruh sistem digital daerah dapat terhubung dengan sistem nasional sehingga data dapat digunakan lintas instansi.
Namun, ia menyoroti peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi utama e-government. Saat ini, Dukcapil menyimpan sekitar 99 persen data penduduk Indonesia lengkap dengan biometrik, seperti sidik jari, iris mata, dan face recognition.
“Daripada menggunakan KTP zaman dulu yang bisa saja dipalsukan, sekarang cukup dengan melihat wajah. Sistem ini membuat verifikasi data lebih cepat dan akurat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemda harus meninggalkan pola pikir lama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Sebab, digitalisasi merupakan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik.
Ia mencontohkan, digitalisasi pajak hotel, restoran, dan parkir dapat membantu memastikan seluruh penerimaan tercatat langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sehingga, berkontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan sistem digital, pajak yang dibayar masyarakat bisa langsung tercatat secara otomatis tanpa menambah beban baru bagi masyarakat kecil. Ini juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah,” ungkapnya.
Namun, ia berharap seluruh kepala daerah dapat segera mempercepat proses integrasi digital di wilayah masing-masing.
“E-government yang merata akan memperkuat transparansi, efisiensi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)