JURNAL LENTERA, BANDUNG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiagakan lebih dari 12 ribu personel lintas instansi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru kali ini.
Ia bahkan telah menginstruksikan pelaksanaan ramp check di seluruh moda transportasi untuk memastikan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang terlibat.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Penguatan Infrastruktur Pesantren Lewat Sinergi Tiga Kementerian
“Kementerian Perhubungan akan memastikan bahwa keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Karena itu, saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk kesiapan SDM-nya. Melalui kegiatan ramp check atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” ujarnya Dudy di Jakarta, Jum’at, 24 Oktober 2025.
BACA JUGA: Borneo Schematic Siap Perkuat Posisi Indonesia di Dunia Teknologi Reparasi Ponsel
Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilakukan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, dan jalur wisata strategis dengan target 15.000 kendaraan.
Sementara pada moda kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.
Di sektor penerbangan, ramp check mencakup 560 pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit dalam masa perawatan.
Sedangkan angkutan laut, setiap kapal penumpang wajib menjalani pemeriksaan kelayakan pelayaran di seluruh titik pantau pelabuhan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BMKG guna memantau kondisi cuaca dan menerapkan prosedur keselamatan bila terjadi cuaca ekstrem.
“Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman agar masyarakat merasa tenang selama perjalanan,” katanya.
Dalam mendukung pengawasan selama periode layanan, Kemenhub akan mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Posko ini melibatkan unsur Kemenhub, Kominfo, Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia.
Posko pusat akan berlokasi di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu.
Selain aspek keselamatan dan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi di sektor transportasi, seperti diskon tarif penerbangan serta insentif bagi moda kereta api, laut, dan penyeberangan. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.
Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk mematangkan rencana operasi dan pengaturan lalu lintas Nataru. Hasil koordinasi itu akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama sebagai dasar pelaksanaan di lapangan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
