JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan tujuh kanal distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan potensi kenaikan harga beras di lapangan.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri rapat koordinasi pengendalian harga beras di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurut Tito, tujuh jalur distribusi beras SPHP yang perlu dimaksimalkan meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.
BACA JUGA: Kemendagri Dorong Penguatan Infrastruktur Pesantren Lewat Sinergi Tiga Kementerian
“Pemda perlu rutin melakukan operasi pasar dan terus menyalurkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang telah ditetapkan. Tadi Pak Kapolri juga menyarankan agar kepala pasar lebih digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kemendagri-BPI Danantara Rancang Solusi Pendidikan Unggul dan Pengelolaan Sampah Cerdas
Ia menegaskan, Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM harus memaksimalkan perannya. Sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi luas, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, sangat penting untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.
Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dioptimalkan.
“Kami juga meminta dilakukan operasi khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan harga beras di atas satu persen. Berdasarkan data, jumlahnya hanya sekitar 16 daerah,” katanya.
Ia pun menyoroti perkembangan inflasi nasional. Ia menyebut, inflasi Indonesia per September 2025 secara tahunan (year-on-year) mencapai 2,65 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Angka ini dinilai masih terkendali dari sisi produsen maupun konsumen.
Dua sektor utama penyumbang inflasi yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Salah satu komoditas yang memberi andil besar terhadap inflasi adalah emas perhiasan, yang harganya melonjak hingga 40 persen, tertinggi dalam sejarah.
“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah. Dampaknya, banyak masyarakat membeli emas, termasuk di Indonesia,” ungkapnya.
Untuk sektor pangan, ia lantas meminta perhatian khusus terhadap komoditas cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Meski harga beras secara umum masih terkendali, terdapat delapan kabupaten yang mencatat kenaikan harga di atas dua persen, yaitu Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah,” tandasnya.
Laporan : Miswar
