JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp376 miliar yang bersumber dari dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Keduanya merupakan RSUD Undata dan RSUD Madani.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit mampu meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: KPA Sulteng Gandeng OSIS dan Pramuka Cegah HIV/AIDS di Kalangan Remaja
“Dengan status BLUD, rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam pembelanjaan dan penganggaran, tentu dengan tetap mengacu pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),” ujar Reny saat membuka rapat koordinasi dan konsultasi teknis BUMD, BLUD, dan BMD bagi pemerintah kabupaten/kota serta provinsi se-Sulteng di salah satu hotel di Palu, Sabtu, 1 November 2025.
BACA JUGA: 96,8 Juta Warga Sudah Terlindungi, BPJS Kesehatan Dorong Daerah Tambah Cakupan JKN
Ia menegaskan, keberhasilan dua RSUD tersebut harus menjadi contoh bagi puskesmas di seluruh wilayah Sulteng agar dapat menerapkan pola BLUD demi meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
“Ke depan, kami berharap bukan hanya rumah sakit daerah yang berstatus BLUD. Tetapi, juga seluruh puskesmas di Sulteng,” katanya.
Menurutnya, penerapan BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan daerah lebih mandiri secara finansial, dan transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Selain itu, cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Yudin Ramli, M.Si., menilai kesejahteraan masyarakat hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang kuat.
“Kesejahteraan rakyat hanya bisa diwujudkan jika daerah punya kemampuan fiskal yang memadai. Salah satunya melalui optimalisasi PAD lewat BUMD, BLUD, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),” tuturnya.
Tiga instrumen tersebut, BUMD, BLUD, dan BMD merupakan pilar penting yang mampu mengungkit PAD.
“Sehingga, pemerintah pusat akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaannya di daerah,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
