JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati H. Erwin Burase menargetkan pengisian jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong rampung sebelum akhir tahun 2025.
Menurut Erwin, terdapat 16 posisi pimpinan OPD yang masih kosong dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Proses tersebut rencananya akan dimulai dalam waktu dekat.
“Saya berencana dalam waktu dekat buat lelang untuk promosi jabatan. Sebentar saya undang BKPSDM Parigi Moutong,” ujar Erwin kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Parigi, Senin, 13 Oktober 2025.
BACA JUGA: Temui Gubernur Sulteng, Sekda Parigi Moutong Paparkan Dua Agenda Prioritas
Ia menjelaskan, Pemda telah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah. Bahkan, Gubernur Sulteng telah menunjuk dua orang yang akan bergabung dalam tim seleksi lelang jabatan tersebut.
BACA JUGA: Kolaborasi Pemerintah dan Nelayan di Parigi Moutong Cegah Ilegal Fishing
Apabila proses seleksi dimulai pada pekan ini, kata dia, pelantikan pejabat definitif diperkirakan bisa dilakukan pada akhir November atau awal Desember 2025.
“Kita lelang dulu untuk mengisi kekosongan 16 OPD ini sebagai promosi jabatan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana pelaksanaan job fit yang disarankan DPRD Parigi Moutong. Evaluasi tersebut akan dilakukan setelah seluruh posisi pimpinan OPD terisi. Pelaksanaan job fit tersebut untuk melihat kemampuan para pejabat, cocoknya ditempatkan di mana.
“Nanti kita lihat aturan, berapa lama waktunya setelah lelang dilakukan, baru bisa job fit,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seleksi jabatan juga akan menyasar pejabat eselon III dan IV yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Diharapkan seluruh proses pelantikan pejabat, baik eselon II, III, maupun IV, dapat dilakukan secara bersamaan pada Desember mendatang.
“Dengan langkah tersebut, Pemda Parigi Moutong menargetkan seluruh struktur organisasi dapat terisi penuh agar kinerja birokrasi semakin efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah,” tandasnya.
Laporan : Miswar
Respon (1)