JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kesiapan menghadapi penilaian ketat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja penurunan pengangguran terbuka, dengan mengandalkan data komprehensif dan program strategis yang telah dijalankan.
Kesiapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, saat mengikuti zoom meeting validasi lapangan apresiasi kinerja pemerintah daerah di Ruang Polibu Kantor Gubernur setempat, Selasa, 7 April 2026.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, telah menyiapkan berbagai data pendukung secara lengkap, mulai dari capaian penyerapan tenaga kerja, kebijakan daerah, hingga regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujarnya.
Ia pun mendorong seluruh jajaran untuk aktif dan terbuka dalam memberikan penjelasan kepada tim penilai.
“Sehingga, kondisi riil di lapangan dapat tergambar secara utuh,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Noudy R. P. Tendean, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Ia menilai berbagai program yang dijalankan, termasuk inovasi 9 Berani, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.
“Saya melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program 9 Berani ini menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian,” ungkapnya.
Saat ini, Sulteng masuk dalam nominasi bersama Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dalam penilaian kinerja penurunan pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi.
Proses penilaian dilakukan melalui 12 tahapan dengan melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, hingga media.
Tahapan selanjutnya akan memasuki pleno tingkat pusat yang berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penghargaan dijadwalkan akan diberikan pada pekan pertama Mei 2026.
Laporan : Mifta’in
