JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak terhadap penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Erwin, Pemda harus proaktif menyikapi kondisi ini agar program pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami sudah menyampaikan langsung usulan dan masukan ke Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB. Harapannya, ada kebijakan afirmatif yang bisa meringankan beban daerah, terutama pada sektor belanja pegawai,” ujar Erwin usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kemenkeu, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur, pada Rabu, 5 November 2025.
BACA JUGA: Wabup Parigi Moutong Ajak Koperasi Jadi Mitra Pemerintah Bangun Ekonomi Berkelanjutan
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya.
BACA JUGA: Bupati Parigi Moutong: Kasimbar Palapi Harus Jadi Contoh Desa Mandiri dan Berdaulat Pangan
“Khusus program MBG, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemda agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” katanya.
Bahkan Erwin secara tegas mengaku mendukung penuh langkah Gubernur Sulawesi Tengah memperjuangkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
“Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, termasuk Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong. Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan,” tegasnya.
Rapat tersebut membahas penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang membuat daerah harus lebih efisien dan kreatif dalam mengelola anggaran.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan fiskal antar daerah, terutama dalam pembagian DBH.
“DBH yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
