JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi meluncurkan aplikasi kolaboratif Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan-CSR) sebagai inovasi untuk memperkuat transparansi dan koordinasi pembangunan daerah, Senin, 10 November 2025.
Kegiatan peluncuran aplikasi Berani Kompak yang digelar di ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng ini dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. Kegiatan ini, juga sebagai rangkaian dari diskusi harmonisasi dan kolaborasi kemitraan multipihak/mitra pembangunan yang digelar pihak Bappeda.
Reny menegaskan, aplikasi Berani Kompak menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan data, kolaborasi lintas sektor, serta efisiensi koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan di Sulteng.
BACA JUGA: Dorong Inovasi Daerah, Brida Sulteng Gandeng KemenPANRB Sosialisasikan Pelaporan Sinovik
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus transparan,” tegas Reny.
BACA JUGA: BULOG Sulteng Salurkan 4.665 Ton Beras dan Ratusan Ribu Liter Minyakita Bagi Warga
Ia menjelaskan, peluncuran aplikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak bisa lagi dihadapi oleh pemerintah semata.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” ujarnya.
Pembangunan rendah karbon mencakup tiga aspek penting, yakni pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dan investasi yang ramah lingkungan. Tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan sumber daya alam Sulteng justru berpotensi menjadi kerentanan.
“Sulteng kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi beban. Sehingga, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” katanya.
Aplikasi Berani Kompak dirancang untuk memetakan program, memantau pelaksanaan, serta melaporkan hasil kegiatan multipihak secara digital dan terintegrasi. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara terbuka dan terukur.
“Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Sulteng ini, turut melibatkan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Ini juga menjadi wadah forum multipihak untuk membahas penyusunan RPRKD,” ungkapnya.
Ketua Panitia Ir. Subhan Basir, ST., M.Proj.Mg., MT., selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sulteng, menyampaikan forum ini bertujuan menjembatani berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
“Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis, bukan hanya untuk koordinasi. Tetapi, juga untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)