JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Langkah strategis itu diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Dialog bertema “Pendekatan Manajemen Terintegrasi dan Berkelanjutan dalam Mendukung Integrated Coastal Management (ICM) dan Marine Protected Area (MPA)” di salah satu hotel di Palu, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Muhammad Neng, S.T, M.M., mewakili Gubernur menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Taman Nasional Togean di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu kawasan fokus proyek ASEAN Network for Marine and Coastal Protected Areas (ASEAN ENMAPS) yang digagas ASEAN Centre for Biodiversity bersama United Nations Development Programme (UNDP).
Proyek ini melibatkan tiga negara ASEAN, Indonesia, Filipina, dan Thailand dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi laut serta pesisir.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Dorong Industri Sawit Bertransformasi ke Era Digital
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif kerja sama ASEAN dan UNDP dalam memperkuat perlindungan kawasan laut dan pesisir. Kolaborasi ini sangat relevan dengan arah pembangunan ekonomi biru di daerah,” ujar Muhammad Neng.
BACA JUGA: Sulteng-Jatim Bangun Sinergi Ekonomi Lewat Misi Dagang dan Investasi Bernilai Triliunan
Ia menegaskan, masa depan Sulteng sangat bergantung pada cara pemerintah dan masyarakat mengelola hutan, laut, dan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Dukungan terhadap konservasi ini juga telah diatur melalui sejumlah regulasi daerah, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Kemudian, Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
“Seluruh kebijakan ini sejalan dengan visi Berani Mewujudkan Sulteng sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan 2025-2029,” katanya.
Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan, Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Sc., menekankan konservasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kekayaan alam bagi generasi mendatang.
“Dialog tingkat tinggi seperti ini penting untuk menyatukan langkah antar pemangku kebijakan, dari pusat hingga daerah. Saya berharap lahir komitmen nyata untuk memperkuat aksi kolaboratif menjaga lingkungan,” tuturnya.
Selain Dinas Kehutanan, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si., perwakilan Bupati Tojo Una-Una, akademisi, perangkat daerah, serta organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan konservasi laut.
Melalui forum ini, Pemprov Sulteng berharap kerja sama regional di bawah koordinasi ASEAN-UNDP dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan pesisir yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan Togean sebagai salah satu model pengelolaan kawasan laut terpadu di Indonesia bagian timur.
Laporan : Mifta’in
