JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen memulihkan kerusakan lingkungan di Desa Air Panas dan Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, yang terdampak aktivitas pertambangan.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, menegaskan tidak akan ada lagi usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR) baru di dua desa tersebut.
“Tidak ada lagi usulan baru WPR, baik di Desa Air Panas maupun Kayuboko. Selama saya menjabat, Insya Allah tidak akan ada lagi,” tegas Erwin saat meninjau langsung lokasi tambang, Selasa, 14 Oktober 2025.
BACA JUGA: Warga Desak Pemda Parigi Moutong Lakukan Penutupan Tambang Emas Ilegal
Ia mengatakan, aktivitas tambang yang tidak terkendali telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga, Pemda akan lebih dulu fokus menangani dampak yang ada ketimbang membuka izin baru.
BACA JUGA: Polisi Amankan Dua Terduga Pelaku Tambang Emas Ilegal di Parigi Moutong
“Kita lihat dulu dampaknya, baik dari tambang yang sudah lama maupun yang baru. Pemda harus bertanggung jawab dan tidak hanya menyalahkan pusat atau provinsi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, ia pun menginstruksikan Kepala Desa Air Panas untuk mendata warga yang mengalami kerugian akibat aktivitas tambang, mulai dari kerusakan kebun, rumah, hingga fasilitas umum. Data itu akan menjadi dasar bagi Pemda dalam menyiapkan langkah penanganan.
Ia juga berencana mengundang koperasi pengelola tambang untuk membahas solusi bersama. Langkah-langkah yang disiapkan antara lain perbaikan jaringan air yang rusak, pencegahan banjir, dan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak.
“Utamanya, kita carikan solusi agar kebun dan rumah masyarakat yang terdampak bisa diperbaiki. Termasuk jaringan air yang menyebabkan banjir,” katanya.
Ia pun menyoroti kondisi bentang alam di sekitar area tambang yang dinilai sudah rusak parah dan memerlukan perhatian serius.
“Landscape-nya sudah berubah. Tidak ada lagi tumbuhan, sudah gersang semua. Ini harus jadi kajian bersama agar wilayah yang rusak bisa kita pulihkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, agar tidak ada lagi aktivitas pertambangan di wilayah yang belum memiliki izin resmi. Pemda akan memperkuat pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap wilayah tambang yang telah berizin agar lebih tertib.
“Wilayah yang belum berizin jangan lagi disentuh. Lakukan pengawasan dan pembinaan di wilayah yang sudah berizin supaya tertib,” imbuhnya.
Menanggapi persoalan pengairan yang berdampak pada lahan pertanian warga, ia menyebut akan memanggil Dinas Pertanian untuk membahas solusi teknis. Dari total 65 hektare sawah di wilayah bawah, sekitar 30 hektare kini beralih fungsi menjadi lahan jagung akibat kekurangan air.
“Lahan itu harus kembali jadi sawah. Kita carikan solusinya bersama agar tetap produktif,” ujarnya.
Ia lantas memastikan, Pemda akan memfokuskan anggaran tahun 2026 untuk pemulihan wilayah terdampak tambang. Program itu mencakup perbaikan sistem irigasi, rehabilitasi lahan rusak, serta penanganan dampak sosial masyarakat.
“Untuk anggaran 2026, kita fokuskan ke wilayah ini agar persoalan di lapangan bisa segera tertangani,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, kata dia, Pemda Parigi Moutong akan menggandeng Dinas PUPR dan pihak koperasi untuk memperbaiki tanggul serta jembatan di sekitar area tambang. Langkah tersebut bertujuan mencegah banjir berulang saat musim hujan.
“Perlu tanggul atau bronjong permanen agar air tidak meluap setiap kali hujan. Solusi ini akan kita bahas teknisnya bersama Dinas PUPR dan koperasi,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (2)