JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) membahas penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan daerah dalam audiensi yang digelar di Kota Palu, Jum’at, 27 Maret 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam audiensi itu, Bupati Erwin Burase didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sakti A. Lasimpara, bersama Kepala BPKAD Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Parigi Moutong Moh. Rain Abdullah.
Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Setiap anggaran harus dilaksanakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara guna memperoleh arahan dan masukan konstruktif.
“Sehingga, pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin baik dan terhindar dari kekeliruan,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Parigi Moutong, Sakti A. Lasimpara, menyampaikan audiensi ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Menurutnya, Inspektorat akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai koridor hukum.
“Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sulteng, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah arahan terkait perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Ia lantas mendorong Pemkab Parigi Moutong untuk terus memperkuat koordinasi serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Koordinasi perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
