JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Fokus utama diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, internet, dan pendidikan.
Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam rapat evaluasi APBN 2025 bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Yandri melaporkan bahwa hingga 10 November 2025, penyerapan anggaran baru mencapai 63,05 persen, dengan sekitar Rp288 miliar masih terblokir.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi banyak desa di Indonesia adalah belum meratanya akses listrik.
BACA JUGA: Kemendikdasmen : Rapor Pendidikan Kini Cantumkan Indikator Buku Sekolah Bermutu
“Masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan sudah dibahas dalam Sidang Kabinet,” ujar Yandri di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.
BACA JUGA: Pemerataan Kepemilikan Lahan Jadi Fokus Program Reforma Agraria
Ia mengaku optimistis seluruh desa di Indonesia akan memiliki akses listrik dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Kemendes PDT juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk penyediaan jaringan internet di desa-desa.
“Untuk sementara diprioritaskan bagi desa-desa ekspor. Jika anggota Komisi V memiliki desa binaan, bisa dikolaborasikan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pembangunan desa tidak berjalan secara sektoral. Sinergi itu menjadi kunci agar masyarakat desa dapat menikmati infrastruktur dasar secara merata.
Selain itu, Kemendes PDT juga tengah menyiapkan program “Satu Desa, Satu PAUD” untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di tingkat desa, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pendidikan di desa masih rendah, terutama terkait PAUD. Karena itu, kami siapkan program satu desa satu PAUD. Namun, ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait ketersediaan lahan. Masalahnya ada pada tanah. Minimal dibutuhkan lahan 1.000 meter untuk membangun fasilitas PAUD,” tandasnya.
Laporan : Multazam
