JURNAL LENTERA, PARIGI MOTUONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Langkah strategis yang diambil adalah membangun ekosistem distribusi pangan berbasis penguatan lembaga ekonomi lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran A. Tiangso, mengatakan dari 283 wilayah administrasi di daerah setempat hanya lima yang berstatus kelurahan. Sisanya adalah desa yang menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Bupati Parigi Moutong Berikan Santunan Duka Keluarga Tujuh Korban Longsor Desa Tirtanagaya
“Jika ekonomi desa bergerak, maka ekonomi daerah juga akan tumbuh,” ujar Zulfinasran dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal RPJMD di auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu, 23 Juli 2025.
BACA JUGA: Ribuan Warga Parigi Moutong Terima Bantuan Beras, Pemerintah Pastikan Distribusi Tepat Sasaran
Ia menyoroti pentingnya penguatan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga distribusi pangan lainnya.
Ia menilai rantai pasok pangan yang terlalu panjang masih menjadi persoalan klasik yang menyebabkan ketimpangan harga antara produsen dan konsumen.
“Setiap tahapan distribusi bisa menaikkan harga hingga 10 persen. Tanpa manajemen rantai pasok yang baik, industri pangan rentan terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama yang harus segera diatasi adalah mahalnya biaya logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan modern, serta minimnya informasi pasar yang akurat di tingkat petani.
“Petani sulit mendapat harga yang adil karena tidak adanya transparansi informasi pasar. Di sinilah pemerintah daerah harus hadir sebagai penghubung,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemda Parigi Moutong tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penguatan lembaga ekonomi lokal dalam distribusi pangan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem digital terintegrasi berupa platform marketplace yang dikelola oleh koperasi atau BUMDes.
“Nantinya, kebutuhan pangan dan harga akan ditampilkan secara terbuka di ruang publik seperti kantor desa atau pasar,” katanya.
Model ini, kata dia, terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Ia mengutip studi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Padjadjaran yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani hingga 61 persen melalui model distribusi langsung dari petani ke konsumen.
“Dengan sistem pasar lelang, koperasi, dan mitra dagang langsung, petani bisa memperoleh hingga 80 persen dari harga konsumen,” ungkapnya.
Ia mengatakan, untuk memperluas jangkauan distribusi, Pemda Parigi Moutong juga menjalin kerja sama antardaerah, termasuk dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Sulawesi Utara. Kerja sama ini diharapkan mampu menggerakkan bahan pangan lokal ke pasar UMKM dan industri pangan regional.
“Kita ingin bahan pangan lokal tidak hanya berputar di desa. Tetapi, juga masuk ke dapur industri,” imbuhnya.
Zulfinasran menegaskan, visi pembangunan Parigi Moutong tetap bertumpu pada Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang menjadi fondasi menuju “Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”.
“Gerbang Desa bukan sekadar slogan. Harus diimplementasikan lewat program nyata, seperti penguatan koperasi, distribusi pangan, dan digitalisasi informasi pasar,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
