JURNAL LENTERA, PALU – Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima audiens Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Agus Julianto, di ruang kerjanya, Kamis, 18 September 2025.
Pertemuan ini membahas rencana kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan BPKP yang akan dituangkan dalam bentuk MoU untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Reny mengapresiasi rencana sinergitas ini sebagai langkah penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih profesional, khususnya dalam pengawasan implementasi program-program Nawa Cita Berani di seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Janji Selesaikan Konflik Agraria di Palu
“Saya sangat mengapresiasi rencana kerjasama ini. Ini adalah pijakan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan atas program-program pemerintah daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Hadir di First Cut Ceremony, Gubernur Sulteng Pastikan Proyek Vale Beri Dampak Nyata Bagi Daerah
Ia berharap, melalui kolaborasi ini, rekomendasi-rekomendasi dari BPKP akan berimplikasi positif bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mengeksekusi program-program 9 Berani.
Ia pun menekankan pentingnya peran BPKP dalam memberikan peringatan atau notice jika ditemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai.
“Jangan pernah ragu untuk memberikan peringatan jika ada sesuatu yang keliru dalam pelaksanaan program. Kami ingin sistem ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Agus Julianto, menyampaikan Sulteng akan menjadi provinsi kedua di Indonesia yang menjalin kolaborasi strategis dengan BPKP, setelah Maluku Utara. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Kolaborasi ini akan membantu memastikan bahwa setiap penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program akan segera diperingatkan kepada penanggung jawab di perangkat daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sistem pengawasan yang diterapkan akan langsung memberi peringatan jika ada keliru dalam pelaksanaan, guna menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.
“Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab di Sulteng,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
