Ragam  

Cegah Praktik Korupsi, Wagub Sulteng Tekankan Sinergi Daerah Melalui MCSP dan SPI

Cegah Praktik Korupsi, Wagub Sulteng Tekankan Sinergi Daerah Melalui MCSP dan SPI
Wagub Sulteng Reny Lamadjido, saat memimpin rapat virtual bersama jajaran pemerintah kabupaten kota dari ruang kerjanya, Kamis, 12 Maret 2026. (Foto: BIRO ADPIM)

JURNAL LENTERA, PALU – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) dr. Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten kota dalam mencegah praktik korupsi melalui pelaksanaan monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI).

Reny menjelaskan, capaian MCSP menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kerawanan korupsi di daerah.

Menurutnya, daerah yang berada pada kategori merah atau kuning memiliki risiko lebih besar terhadap praktik korupsi.

“Berdasarkan hasil evaluasi, skor MCSP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng saat ini berada pada angka 89 atau masuk dalam kategori hijau,” ujar Reny saat memimpin rapat virtual bersama jajaran pemerintah kabupaten kota dari ruang kerjanya yang membahas penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Kamis, 12 Maret 2026.

BACA JUGA:  Lewat Gerakan Siswa Cinta Masjid, Gubernur Sulteng Ajak Generasi Muda Dekat dengan Masjid

Dengan capaian tersebut, ia berharap pemerintah kabupaten kota dapat menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan nilai MCSP. Sehingga, seluruh daerah di Sulteng dapat berada pada kategori yang sama.

“Bapak ibu semuanya, mulai dari sekarang sudah harus mengisi MCSP-nya. Jangan menunggu Desember baru diisi,” katanya.

Selain itu, pemerintah kabupaten kota juga diingatkan untuk memperhatikan pelaksanaan SPI tahun ini yang bertujuan memotret tingkat integritas lembaga publik.

Penilaian SPI melibatkan tiga kelompok responden, yakni responden internal dari kalangan pegawai, responden eksternal dari pengguna layanan publik, serta responden ekspert dari kalangan pakar atau ahli.

Ia berharap, sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota terus diperkuat guna meningkatkan integritas birokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi di daerah.

BACA JUGA:  Parigi Moutong Tuan Rumah Rakornis 2025: Dorong Desa Wisata Jadi Motor Ekonomi Kreatif Sulteng

“Semoga kita dapat bekerja sama dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Laporan : Mifta’in

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *