JURNAL LENTERA, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, menyampaikan persoalan serius keterbatasan akses internet yang masih membelit ratusan desa di wilayahnya saat bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Sedikitnya, 606 desa di Sulteng hingga kini masih berada dalam kondisi blank spot atau belum terjangkau layanan internet yang memadai.
Anwar Hafid menegaskan, ketertinggalan akses digital menjadi salah satu penghambat utama percepatan pembangunan desa, mulai dari pelayanan publik hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
“Keterbatasan internet berdampak langsung terhadap pelayanan pemerintahan desa, pengelolaan usaha desa, hingga pemasaran hasil pertanian dan kerajinan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Tempatkan 50 KK Transmigran di UPT Torire Poso
Selain persoalan jaringan telekomunikasi, Anwar Hafid juga menyoroti masih minimnya infrastruktur dasar di sejumlah desa, seperti akses jalan dan jembatan penghubung antarwilayah.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Berpeluang Raih UHC Award 2025
Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dan konektivitas digital yang memadai, potensi desa sulit berkembang optimal.
“Digitalisasi desa saat ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong kemajuan Badan Usaha Milik Desa,” katanya.
Ia berharap, dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyediaan akses internet di desa-desa yang selama ini belum tersentuh jaringan telekomunikasi.
“Harapan kami, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto, menyatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dalam mengatasi persoalan desa-desa blank spot.
Pemerataan akses digital merupakan kunci agar desa tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
“Persoalan internet, listrik, dan infrastruktur dasar memang masih menjadi tantangan di banyak daerah. Ini harus kita kawal bersama agar desa bisa berkembang,” tutur Yandri.
Ia pun mengungkapkan wacana kunjungan kerja ke Sulteng dalam waktu dekat untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
“Sekaligus memantau pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pengembangan koperasi desa dan kelurahan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
