JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) berpeluang besar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 yang dijadwalkan diumumkan pada awal 2026.
Hal itu lantas menjadi pembahasan Norma Keuangan (NK) dan Rencana Kebutuhan (RK) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Tahun 2026 antara Pemprov dan BPJS Kesehatan Sulteng di salah satu cafe di Palu, Rabu, 26 November 2025.
Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulteng melonjak signifikan sepanjang 2025, setelah peluncuran program unggulan Berani Sehat.
Program ini resmi diluncurkan pada HUT ke-61 Provinsi Sulteng, pada 13 April 2025, oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Raup Rp376 Miliar dari Dua RSUD
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga November 2025, cakupan kepesertaan aktif JKN di Sulteng telah mencapai 89,16 persen. Persentase ini melesat dibanding capaian tahun 2024 yang hanya berada di angka 70 persen.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Akses Layanan JKN Akan Lebih Cepat dan Tepat
BPJS Kesehatan memprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir 2025, seiring tingginya animo masyarakat terhadap program Berani Sehat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, menyampaikan apresiasi atas peningkatan pesat tersebut. Ia menilai program Berani Sehat memberikan dampak nyata dalam memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Semoga kesinambungan UHC Prioritas lewat Berani Sehat tetap terjaga selamanya,” ujarnya.
Program Berani Sehat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP Sulteng di fasilitas kesehatan mana pun di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Program ini memungkinkan warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun yang kepesertaannya nonaktif akibat tunggakan iuran untuk kembali mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Kebijakan ini selaras dengan skema UHC Prioritas yang diusung BPJS Kesehatan, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Sulteng,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (2)