JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pelayanan pemerintah daerah terhadap petani dan nelayan di Kabupaten Parigi Moutong mendapat sorotan dari DPRD.
Anggota DPRD Parigi Moutong Yushar, menilai proses pengurusan perizinan bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perikanan masih berbelit dan perlu segera dibenahi.
Ia bahkan mengungkapkan banyak petani dan nelayan yang mengkeluhkan sulitnya proses administrasi meski seluruh persyaratan, yang diminta telah dipenuhi.
“Kasihan petani dan nelayan. Semua persyaratan sudah mereka urus, tapi tetap dipersulit. Jangan hanya pidato tanpa solusi,” ujar Yushar dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong yang mengagendakan laporan hasil reses dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, pada Senin, 18 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih hadir memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor pertanian maupun perikanan.
Selain menyoroti persoalan pelayanan perizinan, ia juga mengkritisi kondisi kebersihan dan penataan wilayah perkotaan di Parigi Moutong yang dinilai belum maksimal.
Salah satu yang disoroti adalah tumpukan sampah pohon hasil penebangan di sekitar Kantor Dinas PUPRP Parigi Moutong yang hingga kini masih dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.
“Ini muka kota. Di samping Kantor Dinas PUPRP sampai turun ke bawah itu sampah pohon semua. Ranting dan batang kayu dibiarkan begitu saja. Kalau ada orang jatuh bisa berbahaya,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi jalur dua menuju arah selatan yang disebut telah berubah menjadi lokasi pembuangan sampah liar.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya penanganan serius maupun langkah penindakan terhadap pembuang sampah sembarangan di kawasan tersebut.
“Kalau mau menuju arah selatan, jalur dua itu semua jadi tempat pembuangan sampah. Saya tidak tahu memang itu sengaja dijadikan tempat buang sampah atau bagaimana,” ungkapnya.
Masalah minimnya penerangan jalan turut menjadi perhatian DPRD Parigi Moutong. Ia mengaku persoalan tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak 7 Mei lalu, namun belum ada realisasi hingga sekarang.
Kondisi jalan yang gelap, terutama di kawasan jalur dua hingga ruas jalan menuju trans sulawesi dinilai rawan tindak kriminalitas dan membahayakan masyarakat yang melintas pada malam hari.
“Jalur dua sampai jalan trans sulawesi itu gelap sekali. Kalau lewat jam 10 malam masyarakat harus hati-hati karena rawan kriminalitas. Padahal itu jalan umum,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah daerah segera melakukan pembenahan, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi wajah Kabupaten Parigi Moutong.
“Tidak usah jauh-jauh dulu. Benahi dulu wajah kota kita. Sampah di kiri kanan jalan, penerangan minim, ini yang pertama dilihat orang saat masuk ke Parigi Moutong,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
