JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – DPRD Kabupaten Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Kecamatan Bolano Lambunu menyusul keluhan warga terkait akses pelayanan puskesmas yang dinilai belum efektif.
Menurut anggota DPRD Parigi Moutong, Suyadi, permasalahan tersebut mencuat setelah warga Desa Karya Mandiri bersama empat desa lainnya mengaku lebih dekat dengan Puskesmas Mepanga. Namun, masih diarahkan berobat ke Puskesmas Ongka Malino yang memiliki jarak tempuh lebih jauh.
“Kalau mau mendapatkan pelayanan kesehatan, warga sebenarnya lebih dekat ke Puskesmas Mepanga. Bahkan, jalurnya memang melewati puskesmas itu. Tetapi karena masih melihat pelayanan berdasarkan wilayah administrasi, warga diarahkan ke Puskesmas Ongka Malino,” ujar Suyadi dalam rapat paripurna mengagendakan pembahasan laporan hasil reses yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, pada Senin, 18 Mei 2026.
Secara geografis, jarak menuju Puskesmas Mepanga hanya sekitar lima kilometer. Sedangkan akses ke Puskesmas Ongka Malino mencapai tujuh hingga delapan kilometer.
Meski warga tetap dilayani di Puskesmas Mepanga, pelayanannya disebut belum maksimal karena persediaan obat-obatan dan kuota pelayanan masih berada di bawah tanggung jawab Puskesmas Ongka Malino.
Akibatnya, warga yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Mepanga tetap diarahkan melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih jauh. Kondisi tersebut dinilai membebani warga, baik dari sisi biaya maupun waktu tempuh.
“Makanya, kami meminta pemerintah daerah lebih mengutamakan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan terdekat,” katanya.
Selain pelayanan kesehatan, Suyadi juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius.
Keberadaan Puskesmas Ongka Malino, kata dia, letaknya berada di belakang kawasan permukiman warga dengan kondisi akses jalan yang belum memadai, meski lokasinya hanya sekitar 100 meter dari jalan nasional.
“Tidak ada drainase, jalannya juga belum pernah dilakukan peningkatan. Ini menjadi keluhan warga karena fasilitas pelayanan dasar seharusnya didukung infrastruktur yang layak,” ungkapnya.
Warga juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur umum, mulai dari perbaikan jembatan putus, jalan penghubung antardesa, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah sekolah turut disoroti karena akses jalannya belum tersentuh pembangunan, di antaranya SMK Kasimbar, SMK di Sienjo, serta SMP Negeri 3 Bolano Lambunu di Desa Tinombala Jaya.
Ia berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperkuat koordinasi, khususnya antara dinas pelayanan dasar dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong. Tujuannya, agar kebutuhan mendesak warga dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Harapan kami, pelayanan dasar benar-benar terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga, kebutuhan warga bisa segera teratasi,” tandasnya.
Laporan : Multazam
