JURNAL LENTERA, JAKARTA – Rentetan bencana gempa bumi dan banjir yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026, mendorong DPRD daerah setempat bergerak cepat meminta percepatan dukungan pemerintah pusat.
Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026, anggota DPRD Parigi Moutong mendesak percepatan bantuan logistik, anggaran kebencanaan, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kunjungan lintas komisi DPRD Parigi Moutong tersebut dipimpin Sutoyo, bersama Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Wardi, dan Sami. Rombongan diterima langsung oleh Plt Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan Fredi Pakpahan.
Langkah tersebut diambil menyusul dampak bencana yang cukup besar di Parigi Moutong dalam beberapa pekan terakhir. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang berpusat di darat tenggara Palu mengakibatkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai. Selain itu, mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik.
Di saat yang sama, curah hujan tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi. Bencana banjir tersebut merendam ratusan rumah warga, merusak infrastruktur, serta berdampak pada puluhan hektare lahan pertanian produktif.
Dalam pertemuan itu, DPRD Parigi Moutong menyampaikan berbagai aspirasi yang difokuskan pada empat sektor utama penanggulangan bencana, yakni kebijakan dan anggaran, mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada sektor kebijakan dan anggaran, para anggota DPRD Parigi Moutong meminta penjelasan terkait mekanisme pengajuan tambahan Dana Siap Pakai (DSP), persyaratan pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, serta peluang dukungan insentif dari pemerintah pusat bagi daerah yang meningkatkan ketahanan bencana.
Di bidang mitigasi, DPRD Parigi Moutong mendorong BNPB membantu pembaruan peta risiko bencana skala mikro dan pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di daerah rawan banjir bandang.
Selain itu, penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini juga menjadi perhatian.
Bahkan, anggota DPRD Parigi Moutong tersebut, juga mengusulkan penambahan armada perahu karet dan kendaraan amfibi guna mendukung proses evakuasi saat terjadi bencana. Mereka juga meminta adanya skema percepatan distribusi logistik ketika akses transportasi terputus akibat longsor maupun banjir.
Pembahasan selanjutnya difokuskan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. DPRD Parigi Moutong menanyakan perkembangan usulan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, sekaligus mengonsultasikan mekanisme audit penggunaan dana kebencanaan agar tetap sesuai aturan.
Kemudian, persoalan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak bencana.
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan, Johan Fredi Pakpahan menyambut baik langkah proaktif DPRD Parigi Moutong dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, BNPB akan memberikan perhatian terhadap Kabupaten Parigi Moutong karena berada pada kawasan yang rentan terhadap ancaman bencana tektonik maupun hidrometeorologi.
“BNPB berkomitmen menyinkronkan standar operasional penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel,” tandasnya.
Laporan : Multazam
