JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dengan menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menyusun strategi mitigasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, gempa bumi, hingga potensi likuifaksi.
Langkah BPBD Parigi Moutong tersebut dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) mitigasi bencana hidrometeorologi basah, gempa bumi, dan potensi likuifaksi, Rabu, 22 Juli 2026.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BMKG, Global Atmosphere Watch (GAW) Lore Lindu Bariri Palu, serta PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, melibatkan unsur TNI, Polri, para camat, kepala desa, Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun secara daring.
Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, ST, M.Si., mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan, sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, Parigi Moutong menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari banjir akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu, gempa bumi yang dirasakan di sejumlah wilayah, hingga banjir yang melanda 13 desa di lima kecamatan.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum, termasuk jembatan di Kecamatan Parigi Barat, serta merendam lahan pertanian di Desa Dolago Padang, Masari, dan Lebagu. Di wilayah selatan, banjir juga terjadi di Desa Purwosari, Tolai Barat, Tolai Timur, dan Tolai.
“BPBD bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat, seperti menutup tanggul yang jebol, memasang bronjong, hingga memperbaiki infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.
Selain itu, banjir di Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar, menyebabkan sekitar 70 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat rusaknya jaringan PAMSIMAS karena erosi. Sebanyak 11 kepala keluarga juga terdampak langsung oleh banjir.
BPBD Parigi Moutong bersama PMI kemudian menyalurkan bantuan air bersih sekaligus memperbaiki jaringan pipa yang rusak.
“Cuaca ekstrem yang disertai gelombang tinggi juga mengakibatkan kerusakan rumah warga di sejumlah desa pesisir, di antaranya Desa Pinotu, Sidoan, Ambesia Selatan Mekar, Siavu, serta beberapa desa di Kecamatan Tinombo. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian dapur rumah akibat abrasi dan hempasan gelombang laut,” katanya.
Panjangnya garis pantai Kabupaten Parigi Moutong membuat kawasan pesisir memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap ancaman gelombang ekstrem dan abrasi.
“Sehingga, penguatan sistem mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana,” ungkapnya.
Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Moh. Fathan, mengungkapkan berdasarkan hasil analisis BMKG yang telah diverifikasi bersama data BPBD, sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 19 kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Parigi Moutong.
Tingginya risiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas hujan. Tetapi, juga tingkat kerentanan wilayah serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ia mencontohkan, Desa Torue yang mengalami dua kali banjir dalam satu bulan meski curah hujan hanya sekitar 70 milimeter.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui penyediaan sarana pendukung, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Hingga kini Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki stasiun meteorologi sendiri. Pemantauan cuaca masih mengandalkan Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu,” tutur Fathan.
Sementara itu, narasumber dari PVMBG, Dr. Supartoyo, memaparkan Kabupaten Parigi Moutong memiliki sejarah gempa bumi besar pada 1910 dan 1938 yang diduga turut memicu tsunami.
Gempa bumi di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan guncangan. Tetapi, juga berpotensi memicu gerakan tanah, longsor, hingga likuifaksi seperti yang pernah terjadi saat gempa berkekuatan Magnitudo 5,8 pada 1995.
Berdasarkan data PVMBG, likuifaksi saat itu terjadi di Desa Sausu, Mekarsari, Baliara, Tolai, dan Torue. Wilayah-wilayah tersebut dinilai perlu menjadi prioritas dalam pemetaan risiko kebencanaan sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong.
Ia bahkan menyinggung gempa Palu-Sigi-Donggala-Parigi Moutong pada 2018 yang memunculkan berbagai bahaya ikutan, termasuk likuifaksi.
“Hasil pengamatan awal terhadap gempa yang terjadi sepanjang 2026, sebagai bagian dari penguatan pemetaan risiko bencana,” tandasnya.
Laporan : Mizwar
