JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres M. Tonggiroh, mendesak pemerintah daerah segera memproses penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana.
Ia bahkan meminta anggaran tersebut diprioritaskan bagi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah.
“Saya berharap penggunaan BTT untuk bencana ini secepat mungkin dan betul-betul diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di beberapa titik terdampak,” ujar Alfres saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at, 28 Agustus 2026.
Percepatan penggunaan BTT menurutnya sangat diperlukan. Mengingat, kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah harus disesuaikan dengan potensi bencana yang benar-benar terjadi di lapangan.
Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada satu ancaman bencana berdasarkan perkiraan cuaca maupun kondisi nasional.
“Kita siap siaga menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan, tetapi ternyata yang terjadi justru banjir bandang. Secara nasional, El Niño memang sangat mengkhawatirkan sehingga dilakukan berbagai langkah kesiapsiagaan. Namun, kondisi di daerah kita justru berbeda,” katanya.
Ia lantas meminta kebijakan efisiensi anggaran tetap diarahkan terhadap kebutuhan yang paling mendesak. Selain penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa dinilai harus tetap menjadi prioritas.
“Dalam efisiensi ini, kita berharap anggaran yang ada semuanya harus diarahkan kepada kebutuhan yang menjadi prioritas. Apalagi situasi dan kondisi daerah kita saat ini sedang marak bencana. Itu juga harus kita persiapkan secara dini,” ungkapnya.
Ia lantas mendorong pemerintah daerah mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat. Sebab, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah pasti akan berkoordinasi langsung dan cepat dengan Pemprov dan pemerintah pusat. Bencana ini harus kita gotong royong,” tutur Alfres.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap dana transfer ke daerah. Tambahan transfer dinilai dapat membantu pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.
“Kami berharap pemerintah pusat juga memperhatikan dana-dana transfer ini. Kemarin sudah ada pernyataan bahwa akan diperhitungkan kembali dan sedapat mungkin dana transfer dari pusat bisa ditambah,” ujarnya.
Dalam penyusunan anggaran 2027, ia menegaskan pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan itu skala prioritas. Sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa keduanya harus menjadi prioritas utama kita, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Sedangkan sektor infrastruktur, menurutnya harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau melihat postur anggaran kita memang sangat terbatas. Tetapi tentu kita berharap pemerintah betul-betul memprioritaskan mana yang utama dari yang paling utama,” ungkap Alfres.
Ia secara khusus meminta pembangunan infrastruktur desa mendapat perhatian. Kondisi sejumlah jalan desa yang rusak dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi hasil produksi masyarakat.
“Visi dan misi bupati adalah membangun dari desa. Kalau membangun dari desa, tentu harus terukur. Bukan hanya soal kesejahteraan masyarakat, tetapi juga infrastrukturnya. Desa-desa kita sekarang banyak jalan yang rusak, bahkan sangat rusak,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi penting bagi desa-desa yang berperan sebagai penyangga perekonomian daerah.
“Kalau daerah itu menjadi penyangga ekonomi dan hasil produksinya ada, tetapi jalannya rusak, tentu menjadi persoalan. Kalau membangun dari desa, semua infrastruktur desa harus menjadi prioritas,” katanya.
Alfres menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas secara cermat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Program yang menyangkut kebutuhan langsung masyarakat, kata dia, jangan sampai terpinggirkan.
“DPRD bersama pemerintah daerah harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam kondisi efisiensi ini,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru kepada pemerintah pusat pada 2027.
Apabila kebijakan tersebut direalisasikan, beban anggaran daerah berpotensi berkurang. Sehingga ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dapat menjadi lebih longgar.
“Kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat bahwa di 2027 akan terjadi peralihan status PPPK guru ke pusat. Kalau itu terjadi, tentu anggaran kita agak longgar,” ujarnya.
Namun, ia mengakui rencana tersebut masih menunggu kepastian regulasi. Hingga kini, menurut dia, belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar pengalihan pembiayaan PPPK guru kepada pemerintah pusat.
“Kita sekarang belum ada payung hukumnya, belum ada peraturannya. Tetapi secara lisan kita sudah mengikuti pernyataan bahwa PPPK guru akan ditarik ke pusat dan status paruh waktu menjadi penuh waktu,” pungkasnya.
Laporan : Mizwar
