JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia, yang dipaparkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran A. Tiangso.
Program yang mengedepankan penguatan lembaga ekonomi daerah ini bertujuan menciptakan ekosistem distribusi pangan yang efisien dan mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, seperti Berani Murah dan Berani Panen Raya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulteng, Kamis, 18 September 2025, Zulfinasran menjelaskan program ini muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadirkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangkaian Diklat PIM angkatan 63.
BACA JUGA: Temui Gubernur Sulteng, Sekda Parigi Moutong Paparkan Dua Agenda Prioritas
Ia menekankan, konsep yang dibangun memiliki potensi untuk menjadi kebijakan strategis, tidak hanya di tingkat lokal. Tetapi, juga di tingkat provinsi bahkan nasional.
“Program ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan memberikan nilai jual yang adil bagi petani. Kami mengintegrasikan program ini dengan visi presiden, kebijakan nasional, dan misi daerah,” jelasnya.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengaku menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai, program tersebut sangat sejalan dengan visi Pemprov Sulteng, terutama melalui program Berani Murah yang berfokus pada stabilitas harga sembako dan Berani Panen Raya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Saya mendukung penuh program ini. Kalau perlu, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah untuk merealisasikannya,” tegasnya.
Ia juga menilai, implementasi program tersebut tidak hanya akan berkontribusi pada pengendalian inflasi. Tetapi, menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Salah satu langkah kunci yang disoroti adalah digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan, yang diharapkan dapat memutus rantai distribusi panjang dan memastikan harga tetap terjangkau.
“Dengan digitalisasi, pemerintah dapat memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika program ini berhasil, Sulteng bisa menjadi model pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa, sesuai dengan harapan presiden,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, ia kemudian mengagendakan rapat kerja dengan jajaran Sekda se-Sulteng pada 24 September mendatang di Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat ini bertujuan membahas teknis implementasi Program Satu Harga dan memperkuat peran koperasi serta BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga di daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Kabupaten Parigi Moutong, tapi harus digerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Bersama-sama, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
