JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi meluncurkan Program Strengthening Equitable Healthcare Access at Target Region (SEHAT) yang didukung Pemerintah Kanada, Rabu, 4 Maret 2026.
Peluncuran program yang dilaksanakan di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng ini merupakan kegiatan kolaboratif, yang difokuskan pada penguatan akses layanan kesehatan setara, khususnya bagi perempuan maupun remaja putri di wilayah sasaran.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kanada dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan program unggulan daerah, BERANI Sehat, yang menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
“Kita sudah di jalur yang tepat dan kolaborasi ini yang mesti lebih diperkuat,” ujar Novalina membacakan sambutan Gubernur Sulteng.
Program SEHAT merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Kanada yang bertujuan mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan, termasuk pemenuhan hak kesehatan serta kesehatan dan hak reproduksi seksual (SRHR).
Di Sulteng, program ini menyasar Palu, serta Kabupaten Parigi Moutong Regency, Sigi Regency, dan Donggala Regency, dengan fokus pada kelompok perempuan maupun remaja putri yang rentan.
Didanai Pemerintah Kanada selama tujuh tahun, pelaksanaan program ini dipercayakan kepada lembaga internasional Cowater yang bekerja sama dengan organisasi perempuan Aisyiyah dan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
Ia menegaskan, Pemerintah Kanada memberi perhatian besar pada penguatan layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan pustu, melalui peningkatan infrastruktur medis dan kapasitas tenaga kesehatan.
“Penguatan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” katanya.
Ia berharap, dengan optimalnya layanan kesehatan tingkat pertama, masyarakat tidak lagi langsung menuju rumah sakit rujukan untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di puskesmas.
Ia bahkan mendorong penerapan sistem pelaporan satu pintu yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintahan.
Menurutnya, laporan yang masih terpisah-pisah kerap membuat capaian program terlihat tidak maksimal dalam evaluasi.
“Banyak program diluncurkan tapi hasilnya belum baik, mungkin kesalahan ada di laporan yang dibuat terpisah-pisah,” pungkasnya.
Peluncuran program turut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kedutaan Besar Kanada, Cowater, Wakil Bupati Donggala, perwakilan BKKBN Sulteng, Aisyiyah, serta unsur perangkat daerah dan mitra nonpemerintahan lainnya.
Laporan : Mifta’in
