JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di aula lantai dua Kantor Bupati setempat, Selasa, 2 September 2025.
Rapat koordinasi ini, juga menghadirkan Lembaga Hadat Patanggota Parigi dan para camat. Selain itu, hadir pula secara virtual kepala desa dan para tokoh masyarakat.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika nasional yang saat ini tengah terjadi. Termasuk maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Erwin menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forkopimda dan elemen masyarakat berkomitmen menjaga keamanan serta ketertiban wilayah.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Hadirkan Pasar Murah
Ia pun mengingatkan, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun gejolak yang berkembang di luar daerah.
BACA JUGA: Bupati Parigi Moutong Terbitkan Surat Edaran Larangan Praktik Ilegal Fishing
“Demo adalah hal yang wajar dan dilindungi undang-undang. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika aksi itu berubah menjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum maupun pemerintah, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Hal seperti itu jangan sampai terjadi di Parigi Moutong,” ujarnya.
Ia lantas menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang terus melakukan langkah pencegahan dan imbauan kepada masyarakat agar menjaga stabilitas di lingkungan masing-masing.
Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian Nugraha, mengatakan hingga kini situasi di daerah setempat masih aman dan kondusif.
“Alhamdulillah, hingga saat ini Kabupaten Parigi Moutong tetap aman dan kondusif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfrets M. Tonggiroh, mengingatkan potensi gangguan keamanan di daerah bisa muncul jika tidak diantisipasi sejak dini. Ia bahkan menegaskan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas.
“Kita sepakat bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah juga tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat, hanya saja penyampaiannya harus melalui saluran yang tepat agar tidak menimbulkan kericuhan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
Respon (1)