JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi.
Seiring berakhirnya status tersebut, pemerintah kini memfokuskan langkah pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyampaikan masa transisi darurat secara resmi berakhir pada 31 Juli 2026. Meski demikian, Pemprov Sulteng tetap akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program pemulihan yang masih berjalan, khususnya di Kabupaten Sigi.
“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, Pemprov tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Reny saat memimpin rapat koordinasi berakhirnya status transisi darurat ke pemulihan gempa bumi di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menegaskan, berakhirnya masa transisi bukan berarti pendampingan pemerintah terhadap masyarakat terdampak juga berakhir.
Berbagai program, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak bencana lainnya, akan terus dikawal hingga seluruh proses selesai.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” katanya.
Kabupaten Sigi menjadi wilayah prioritas selama masa tanggap darurat dan transisi pemulihan karena mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026.
Sehingga, sinergi antara Pemprov Sulteng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh organisasi perangkat daerah dinilai sangat penting agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia berharap, seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari penyediaan hunian, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan kondisi sosial dan ekonomi.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
