JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengaktifkan posko penanganan darurat gempa bumi setelah data terbaru menunjukkan lebih dari 2.300 rumah terdampak di sejumlah wilayah, dengan Kabupaten Sigi menjadi daerah yang mengalami kerusakan paling besar.
Langkah tersebut diambil untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana berjalan cepat, terarah, dan terukur.
Aktivasi posko darurat sekaligus pembentukan struktur komando penanganan darurat dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili gubernur dalam rapat yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur setempat, Sabtu, 20 Juni 2026.
Reny menegaskan, seluruh penanganan bencana harus didasarkan pada data yang akurat dan diperbarui setiap hari.
“Yang paling utama adalah data dan infografis. Kita harus memiliki data harian yang jelas tentang jumlah kerusakan, lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, dan perkembangan penanganan di lapangan. Data ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya pendataan, ia juga meminta penyampaian informasi kepada masyarakat dipusatkan melalui media center dan juru bicara resmi.
“Langkah itu penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat valid sekaligus mencegah beredarnya informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Untuk mempercepat koordinasi, ia pun menginstruksikan pembentukan grup komunikasi khusus kebencanaan yang melibatkan seluruh instansi terkait. Evaluasi rutin juga diminta terus dilakukan guna mengantisipasi berbagai perkembangan di lapangan.
Berdasarkan data BPBD Sulteng per 20 Juni 2026, Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak gempa paling besar. Sebanyak 2.319 rumah terdampak, terdiri atas 1.966 rumah rusak ringan, 219 rumah rusak sedang, dan 134 rumah rusak berat.
“Selain permukiman warga, kerusakan juga meliputi 14 kantor, 47 sarana ibadah, sembilan unit UMKM, satu puskesmas, dua rumah adat, satu gedung pertemuan, 28 sekolah, serta satu jembatan,” ungkapnya.
Sementara itu, di Kota Palu tercatat 88 rumah terdampak, satu bangunan usaha, kerusakan pada Jembatan Palu III, satu gedung auditorium dan satu gedung serbaguna Universitas Tadulako, lima hotel, Kantor BPBD Sulteng, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, dua masjid, serta dua sekolah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, kata dia, gempa menyebabkan 53 rumah terdampak, dua sarana ibadah, dan satu sekolah mengalami kerusakan. Sedangkan di Kabupaten Poso, tercatat 17 rumah, dua sekolah, dan satu gedung turut terdampak.
Bahkan, BPBD Sulteng melaporkan status tanggap darurat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan berlaku mulai 17 hingga 23 Juni 2026.
“Olehnya, saya mengajak seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan, memperkuat koordinasi, mempercepat pendataan kerusakan, serta memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat terdampak berjalan optimal,” tutur Reny.
Ia berharap, kondisi tersebut segera pulih dan masyarakat yang terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman.
“Yang terpenting saat ini adalah bekerja bersama, menjaga koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, mengatakan komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam masa tanggap darurat.
Ia lantas mendorong Pemprov Sulteng memperkuat fungsi humas dan Diskominfosantik sebagai pusat informasi perkembangan penanganan gempa.
Sehingga, ia meminta seluruh sektor yang tergabung dalam struktur komando melakukan pemantauan harian terhadap kondisi pengungsian.
“Selain itu, sudah melakukan layanan kesehatan, distribusi logistik, serta percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum,” pungkasnya.
Selain dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, rapat tersebut dihadiri pula Ketua Komisi III DPRD Dandy Adhiprabowo Nayoan, bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Hadir pula perwakilan BPBD kabupaten dan kota terdampak, serta sejumlah instansi terkait dilingkup Pemprov Sulteng.
Laporan : Mifta’in
