JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres M. Tonggiroh, menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi masyarakat di Kecamatan Torue melalui kegiatan reses di Balai Banjar Desa Tanalanto pada Senin malam, 3 Agustus 2026.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, Alfres M. Tonggiroh, juga berjanji akan mengawal usulan sektor pertanian dan perikanan, hingga bantuan untuk rumah ibadah maupun fasilitas umum.
Bahkan, Ketua DPRD Parigi Moutong turut menghadirkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Janus, dalam kegiatan reses tersebut.
Alfres mengatakan, kehadiran anggota DPR RI dalam kegiatan reses yang dilaksanakannya itu sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat dikawal hingga ke tingkat pusat.
“Ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat realisasi berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Alfres dalam kegiatan reses yang dihadiri sekitar 400 warga maupun pemerintah kecamatan dan desa serta para tokoh hingga perwakilan kelompok nelayan bersama petani.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan bersama sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat telah kami catat sebagai bahan perjuangan bersama. Kami akan mengidentifikasi usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan yang dapat diperjuangkan melalui pemerintah pusat. Sehingga, penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai, sinergi antara DPRD dan DPR RI menjadi langkah penting agar usulan masyarakat tidak berhenti pada forum reses.
“Tetapi dapat ditindaklanjuti hingga proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Matindas J. Janus, menegaskan kolaborasi antara wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat menjadi strategi efektif untuk mempercepat realisasi program yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
“Sinergi satu jalur antara daerah dan pusat seperti ini sangat krusial. Aspirasi yang berskala besar atau membutuhkan dukungan anggaran pusat akan langsung kami kawal di DPR RI. Sehingga, program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Desa Torue dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Menurutnya, komunikasi yang kuat antara DPRD, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata.
“Terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” pungkasnya.
Laporan : Mizwar
