JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memaparkan capaian positif perekonomian daerah yang tumbuh 8,32 persen pada triwulan I saat menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam rapat paripurna DPRD, Selasa, 4 Agustus 2026.
Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen dan menempatkan Sulteng sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, saat membacakan sambutan Gubernur Anwar Hafid, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng.
Reny menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh kuatnya sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Tetapi, juga mampu membuka lapangan kerja, mendorong aktivitas pertambangan, menggerakkan sektor konstruksi, serta meningkatkan perdagangan dan berbagai sektor pendukung lainnya.
“Sulteng memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa.
Angka tersebut turun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya atau berkurang sekitar 12,95 ribu jiwa.
Meski demikian, Pemprov Sulteng tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun, atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
“Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp4,909 triliun, turun sekitar Rp21,25 miliar dari target awal,” katanya.
Dengan proyeksi tersebut, kata dia, APBD Perubahan 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp22,62 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72,62 miliar.
Penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, khususnya pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat. Sehingga, alokasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kerja sama yang selama ini terbangun demi mewujudkan pembangunan Sulteng yang semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Pemprov.
Laporan : Mifta’in
