JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 dengan fokus pada sektor-sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng Masa Persidangan III di Ruang Sidang Utama, Selasa, 11 Agustus 2026.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulteng H. Syarifudin Hafid, didampingi Ketua Arus Abdul Karim, bersama Wakil Ketua I Arnila Hi. Moh. Ali. Hadir pula Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., bersama kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulteng.
Wagub Reny menegaskan, penyusunan KUA-PPAS merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan yang berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Kesepakatan terhadap substansi KUA dan PPAS Tahun 2027 mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Arah kebijakan anggaran tahun 2027, akan difokuskan pada berbagai program prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Kebijakan anggaran tersebut harus diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setelah penetapan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan segera mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional, tepat sasaran, tepat waktu, serta tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” katanya.
Ia lantas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulteng atas dukungan serta komitmen yang telah ditunjukkan selama proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan modal utama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Semangat kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif harus terus kita jaga dengan baik. Ini menjadi modal utama untuk membangun Provinsi Sulteng di masa sekarang dan yang akan datang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, akan menjadi pedoman dalam penyusunan tahapan berikutnya, mulai dari Nota Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemprov Sulteng berharap seluruh proses penyusunan APBD dapat berjalan sesuai jadwal sehingga anggaran tahun 2027, dapat segera diarahkan untuk mendukung program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan komitmen bersama Pemprov dan DPRD Sulteng dalam menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulteng,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
