JURNAL LENTERA, PALU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan Waktu Indonesia Revolusi (WIR) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 19 tuntutan yang mencakup berbagai isu nasional dan regional. Termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Parigi Moutong serta revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.
Aksi yang diikuti sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu itu berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian.
Koordinator lapangan aksi dari UNISA Palu, Ami, mengatakan aliansi WIR membawa sedikitnya 19 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Jadi kami dari teman-teman aliansi WIR membawa 19 tuntutan yang terdiri dari isu nasional dan isu regional. Di antaranya terkait revisi UU TNI dan UU Polri, pemborosan APBN, kenaikan nilai dolar, harga BBM, serta berbagai persoalan lainnya yang dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Dalam tuntutan nasional, massa aksi meminta pemerintah bersama DPR meninjau kembali revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Mereka juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta meminta penegakan supremasi hukum dan supremasi sipil.
Selain itu, mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes), mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan, mencabut regulasi yang dinilai mengarah pada komersialisasi pendidikan, dan menurunkan harga bahan pokok.
Mereka juga meminta pemenuhan hak-hak guru honorer, menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan menghentikan pemborosan APBN.
“Kami juga meminta pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, pada isu regional, aliansi WIR menuntut evaluasi aktivitas pertambangan di Sulteng dan penghentian deforestasi, penyelesaian konflik agraria serta alih fungsi lahan pertanian, mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Parigi Moutong, menjaga stabilitas ekonomi, pangan dan kesehatan masyarakat, serta menghentikan praktik bank tanah di Kabupaten Poso.
Ami secara khusus menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, masyarakat setempat telah menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan dalam kawasan proyek tersebut.
Melalui aksi tersebut, aliansi gerakan WIR berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Sekaligus mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
