JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG gratis yang diberikan kepada warga miskin ekstrem, miskin, dan hampir miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini resmi diluncurkan pada 27 Agustus 2025, sebagai upaya meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan.
“Jika ada masalah atau distribusi yang tidak sesuai dengan data, laporkan. Pendistribusian ini tidak boleh dikelola sepihak oleh aparat desa atau diberikan ke keluarga sendiri. Harus sesuai aturan agar tepat sasaran,” tegas Erwin.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Luncurkan Program Baru Isi Ulang Tabung LPG 3 Kg Bagi Warga Kurang Mampu
Saat ini, pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong telah menyiapkan bantuan gas LPG untuk 20.000 Kepala Keluarga (KK), dengan target peningkatan hingga 30.000 KK per bulan, bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA: Urus Dokumen Kependudukan Kini Lebih Mudah, Disdukcapil Parigi Moutong Perluas Titik Layanan
Proses distribusi akan terus diperbaiki untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari ketimpangan atau kesalahan di masyarakat.
Ia lantas mengingatkan para Kepala Desa (Kades) untuk selalu menyalurkan bantuan sesuai dengan data DTKS dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar program ini berjalan efektif.
“Pengawasan dari masyarakat sangat penting agar bantuan ini tepat sasaran. Semua penerima harus tercatat dalam DTKS. Jangan sampai ada penyimpangan. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain program distribusi gas LPG, upaya Bupati Erwin dalam mencapai 100 hari kerjanya juga mencakup beberapa inisiatif penting, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan jemput bola di kecamatan, pelayanan kesehatan gratis, termasuk rawat jalan di Puskesmas, layanan rujukan rumah sakit, dan pengantaran jenazah gratis.
Kemudian, pendidikan gratis melalui bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, dengan lebih dari 10.000 siswa baru yang telah menerima seragam hingga awal September 2025.
Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan publik dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Laporan : Multazam
Respon (1)