JURNAL LENTERA, PALU – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) guna meastikan kesiapan dan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di daerah setempat, Selasa, 4 Juni 2024.
Dalam kunkernya itu, Ketua Komisi II DPR RI diterima oleh Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Novalina, bersama unsur Forkopimda di gedung Pogombo Kantor Gubernur setempat. Hadir pula menerima kunker Ketua Komisi II DPR RI, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng. Selain itu, turut hadir Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo.
BACA JUGA: Pilkada 2024, ASN Dingitkan Jaga Netralitas
Dalam sambutannya, Rusdy Mastura berharap, dalam kunjungan Ketua Komisi II DPR RI ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Sulteng.
“Mari kita saling berkolaborasi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak yang demokratis di Sulteng,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, 2024 adalah tahun paling padat dengan agenda pemilihan Pemilu. Di mana, Pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden serta Pilkada serentak dihelat di tahun yang sama dan perdana dalam sejarah Indonesia. Sehingga, ia menilai penting untuk mengawal persiapan dan kesiapan jelang Pilkada serentak, agar tahapannya berjalan dengan benar dan lancar.
Menurutnya, success story Pilkada 2020, yang dihelat sewaktu pandemi COVID-19 diharapkan menjadi pelajaran bagi penyelenggara untuk memastikan Pilkada serentak tahun berlangsung sukses.
“Kita harus betul-betul mempersiapkan Pilkada serentak tahun ini, terutama dibeberapa tempat yang dipetakan rawan,” katanya.
BACA JUGA: Irwan Lapata Bakal Berlayar Bersama Perahu Golkar Menuju Pilkada Sulteng 2024
Dalam diskusi antara kedua pihak, Pemprov Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Di antaranya melalui bantuan dana hibah Pilkada 2024, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke KPUD dan Bawaslu setempat masing-masing senilai lebih dari Rp76,93 miliar dan Rp 23,75 miliar.
Untuk menjamin netralitas ASN, maka BKD setempat menerbitkan Surat Nomor 800/418/BKD tertanggal 4 Agustus 2022, perihal himbauan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sulteng dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemprov setempat.
Sedangkan untuk mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat maka dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personel Satpol PP, Polda, dan Korem yang bertugas melakukan patroli serta pengawasan di seluruh wilayah, yang dianggap rawan konflik selama masa Pilkada.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
