JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – DPRD Parigi Moutong menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan aspirasi warga.
Menurut anggota DPRD Parigi Moutong, Tandriono, besarnya dana Silpa yang mencapai Rp41 miliar pada tahun anggaran 2025, menunjukkan masih adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan mendesak warga yang hingga kini belum terpenuhi.
Ia bahkan berpendapat, anggaran tersebut mencukupi jika digunakan untuk merealisasikan usulan warga.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, kata dia, pemerintah daerah seharusnya tidak mengalami kendala dalam menjalankan program pembangunan maupun menindaklanjuti aspirasi warga.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar penggunaan dana Silpa dibahas secara matang. Tujuannya, agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” ujar Tandriono dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong yang mengagendakan laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati atas pengelolaan anggaran 2025, Kamis, 30 April 2026.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih responsif terhadap kritik dan saran yang disampaikan DPRD Parigi Moutong. Terutama yang berasal dari aspirasi warga.
Sebab, selama ini masih banyak aspirasi yang disampaikan, baik melalui forum paripurna maupun jalur lainnya, belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, seperti pelayanan rumah sakit hingga perawatan pohon pelindung.
Ditambah lagi, aspirasi yang disampaikan terkadang hanya dicatat dan didengarkan saja, tanpa ditindaklanjuti.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk. Dengan begitu, kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah bisa terus terjaga,” pungkasnya.
Laporan : Multazam
