JURNAL LENTERA, KARAWANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat ketahanan iklim nasional.
Ia menyatakan, pihaknya tengah menyusun program terintegrasi guna memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kita ingin desa menjadi garda terdepan menghadapi dampak perubahan iklim. Kapasitas desa harus diperkuat agar mampu mengelola risiko iklim secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Yandri dalam acara peluncuran Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) di Situ Cipule, Kabupaten Karawang, Sabtu, 28 Juni 2025.
Dana Desa tahun ini, kata dia, dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
BACA JUGA: Dorong Koperasi Merah Putih, Menteri PDT Serukan Sinergi BPD dan Pemdes
Namun, ia menekankan pentingnya aksi kolektif menjaga lingkungan, dengan menyebut IRID sebagai pintu masuk bagi program lanjutan seperti Desa Bebas Sampah, Desa Tangguh Iklim, dan pengembangan Ekonomi Hijau.
BACA JUGA: Pemerintah Perpanjang Keringanan Iuran JKK untuk Industri Padat Karya
“IRID ini bukan sekadar urusan cuaca, tapi soal masa depan. Kalau kita gagal panen akibat iklim ekstrem, bagaimana negara bisa menjamin pangan?,” katanya.
Anggota DPR RI, Verrell Bramasta, yang turut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap peluncuran IRID.
Ia menyebut indeks tersebut sebagai inovasi penting bagi para kepala desa dan petani dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Salah satu target strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah terwujudnya desa berketahanan iklim, yakni desa yang mampu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Ketahanan ini diukur melalui IRID, yang mempertimbangkan dimensi keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptasi, dan potensi bahaya.
Sebagai simbol kepedulian terhadap ekosistem perairan, dilakukan pelepasan ribuan bibit ikan nila ke Situ Cipule.
Laporan : Multazam
Respon (1)