JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memastikan seluruh bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Menurutnya, penyaluran bantuan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut mengintegrasikan informasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hasil survei lapangan, termasuk kondisi rumah tangga, penghasilan, dan faktor lain yang tidak tercantum dalam NIK.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Pemda Dukung Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan
“Data ini terus diperbarui dan dipadukan dengan data kementerian/lembaga lain, sehingga benar-benar menjadi dasar program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran,” ujar Tito saat membuka rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 Juta Rumah serta upaya penghapusan kemiskinan ekstrem secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
BACA JUGA: Bupati Sigi Bahas Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Kementrans
Ia lantas meminta Pemda lebih cermat membaca kondisi di daerah masing-masing. Menurutnya, penyebab kemiskinan di tiap wilayah berbeda sehingga solusi tidak bisa disamaratakan.
“Harus ada program spesifik untuk mengatasi persoalan yang membuat warga di daerah itu tetap terjebak dalam kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyoroti perlunya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan, meski angka kemiskinan ekstrem menurun, kecepatannya masih di bawah target ideal.
Ia pun menekankan pentingnya pengendalian inflasi di tingkat daerah karena langsung berdampak pada garis kemiskinan.
“Jika inflasi naik, garis kemiskinan ikut naik, dan jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat,” ungkapnya.
Menurutnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan sosial. Pemerintah juga harus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui tiga langkah utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran dasar dengan jaminan sosial dan bansos yang tepat sasaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses kerja dan peluang usaha, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan lewat perbaikan hunian, infrastruktur dasar, serta program berbasis kawasan.
“Kombinasi strategi itu menjadi kunci agar target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai lebih cepat,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
Respon (4)