JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, memperkenalkan konsep “peta hidup” sebagai sistem digital interaktif untuk memantau program pembangunan hingga ke titik lokasi, dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 18 Maret 2026.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur ini, Anwar Hafid, didampingi
Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny Lamadjido, bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Novalina.
Anwar Hafid, menegaskan sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi kerja birokrasi berbasis data dan visualisasi.
Menurutnya, melalui “peta hidup”, seluruh informasi strategis pembangunan daerah dapat ditampilkan secara visual, mulai dari program yang telah dilaksanakan, sedang berjalan, hingga rencana ke depan.
“Bahkan, data dapat diperbesar hingga titik lokasi untuk melihat detail pekerjaan di lapangan. Cukup dengan satu perangkat, kita bisa melihat semua program. Mau cek di lapangan, tinggal buka petanya,” ujarnya.
Ia menilai, pola kerja konvensional yang bertumpu pada laporan dokumen tebal sudah tidak lagi relevan. Ke depan, seluruh OPD diminta menyajikan data dalam bentuk peta kerja yang ringkas, cepat dibaca, dan mudah dipahami.
Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dapat langsung menampilkan ruas jalan yang telah dibangun lengkap dengan panjang dan kondisinya, sekaligus memperlihatkan rencana lanjutan. Dengan cara ini, kesinambungan program dapat terlihat jelas dan terukur.
“Kalau kita lihat di peta, akan kelihatan apakah program itu berlanjut atau lompat-lompat tanpa tuntas,” katanya.
Konsep “peta hidup” juga memungkinkan integrasi data lintas sektor, mulai dari kelautan, pertanian, hingga pendidikan.
Seluruh informasi tersebut terhimpun dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja, termasuk saat kunjungan lapangan.
Ia bahkan menargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh program pembangunan di Sulteng telah terdokumentasi secara visual dan terintegrasi dalam sistem tersebut.
“Selain untuk pemantauan program, sistem ini juga akan diterapkan dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta dalam penyampaian laporan kepada DPR agar lebih ringkas dan mudah dipahami,” ungkapnya.
Ia lantas mengingatkan, lebih dari 100 hari masa kerja kepala OPD yang baru dilantik merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan kinerja secara menyeluruh. Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif berinovasi dan tidak bersikap pasif.
“Semua perangkat daerah adalah pemain inti. Kalau ada cara yang lebih cepat dan tepat, kita harus berani berubah,” tandasnya.
Transformasi sistem kerja berbasis peta digital tersebut, kata dia, bermuara pada satu tujuan utama, yaitu pengentasan kemiskinan secara terukur dan tepat sasaran.
“Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
