JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Basuki, menyebut nilai bantuan keuangan partai politik di daerah setempat menjadi yang terendah di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sehingga, ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong segera meninjau kembali besaran bantuan yang hingga kini masih senilai Rp4.500 per suara sah.
Menurut Basuki, nilai bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Parigi Moutong sudah tidak mengalami perubahan sejak daerah tersebut berdiri. Padahal, beban dan tanggung jawab partai politik terus meningkat.
“Harga suara sah di daerah kita masih bertahan di angka Rp4.500, dan itu sudah berlaku sejak berdirinya daerah ini,” ujar Basuki saat mengikuti rapat koordinasi penanganan konflik partai politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parigi Moutong, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia menilai, besaran bantuan tersebut sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan partai politik dalam menjalankan berbagai program, terutama pendidikan politik, penguatan kelembagaan, serta kegiatan organisasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Tengah, bantuan keuangan partai politik di Parigi Moutong masih jauh tertinggal. Sedangkan sejumlah daerah telah menetapkan bantuan hingga Rp10 ribu per suara sah, bahkan lebih.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Tengah, kita termasuk yang paling kecil,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan kenaikan bantuan keuangan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati Parigi Moutong.
Menurutnya, usulan itu mendapat respons positif dan ditindaklanjuti dengan permintaan telaahan staf kepada Kesbangpol Parigi Moutong.
“Kami mengusulkan Rp10 ribu per suara. Jika memang ada kendala efisiensi anggaran, paling tidak nilainya bisa naik dari yang sekarang,” katanya.
Ia lantas berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari seluruh partai politik di Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga, dapat menjadi aspirasi bersama yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Peningkatan nilai bantuan keuangan akan memberikan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Sekaligus mendukung pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan berbagai program kerja partai.
“Harapannya, seluruh partai politik bisa segera menjadwalkan pertemuan dengan Bupati. Jika disepakati dan masuk dalam perubahan anggaran, tahun depan partai politik sudah bisa menikmati kenaikan nilai bantuan per suara,” tandasnya.
Laporan : Multazam
