JURNAL LENTERA, PALU – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, memimpin Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim) evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di ruang Polibu, Kantor Gubernur setempat, Rabu, 4 Juni 2025.
Rapat ini merupakan tahapan awal menuju Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) menyeluruh, dengan fokus utama pada evaluasi progres serapan anggaran fisik dan keuangan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Berdasarkan laporan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sulteng, Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si, hingga 31 Mei 2025, realisasi keuangan APBD provinsi baru mencapai Rp1,07 triliun atau 20,46 persen dari total anggaran Rp5,24 triliun. Angka ini masih di bawah target triwulan sebesar 27 persen, dengan deviasi -6,54 persen.
BACA JUGA: 100 Hari Kerja: Pemerintahan Anwar-Reny Dinilai Progresif dan Pro Rakyat
Rincian serapan anggaran tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp762,9 miliar atau 19,28 persen, belanja modal Rp80,8 miliar atau 17,39 persen, dan belanja transfer Rp229,4 miliar atau 27,9 persen. Sedangkan, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga belum terealisasi sama sekali.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Tegaskan Sinergi Lewat Program 9 BERANI di Buol
“Semoga dengan kolaborasi dan saling memberikan dukungan, target serapan masing-masing perangkat daerah dapat tercapai,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Wagub Sulteng, dr. Reny menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
Ia lantas menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, disiplin anggaran, dan keseriusan seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah.
“Realisasi anggaran bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi cerminan nyata komitmen kita terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia kemudian menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menginput data realisasi anggaran ke dalam sistem e-MEP dan e-Katalog tanpa menunggu rapat pimpinan selanjutnya.
“Jangan tarik ulur. Ini soal akuntabilitas kita bersama. Semuanya harus berani bertindak cepat,” tegas dr. Reny.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)