JURNAL LENTERA, JAKARTA – Akses pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 203.415 anak berkebutuhan khusus kini terlayani di 62.075 satuan pendidikan.
Capaian ini menjadi sorotan utama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat membuka rapat koordinasi kebijakan dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025.
Mu’ti menyampaikan, transformasi pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan layanan khusus sepanjang 2025 harus dilihat sebagai modal intelektual, manajerial, serta etika untuk memasuki tahun 2026 dengan lebih kuat.
Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik atau penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dapat dirasakan masyarakat.
BACA JUGA: Pendidikan Jadi Prioritas Tertinggi, Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah
“Tantangan kita bukan hanya membangun gedung atau menyalurkan alat, tetapi memastikan bagaimana semua itu menggerakkan peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Pamer Inovasi Pendidikan Digital di Forum Dunia Dubai
Ia menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Mengingat adanya praktik oknum yang mengatasnamakan kementerian dalam penyaluran bantuan dengan imbalan tertentu.
Menurutnya, integritas harus menjadi fondasi utama pembangunan pendidikan. Dana pendidikan adalah amanah publik dan tidak boleh diselewengkan. Selain itu, ia pun mendorong pentingnya data pendidikan yang akurat.
“Pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai prasyarat bagi kebijakan yang tepat sasaran, terutama untuk menjangkau anak putus sekolah dan daerah dengan ketimpangan layanan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Dirjen PKPLK Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, memaparkan berbagai capaian transformasi kebijakan yang mulai menunjukkan hasil nyata. Rakor kali ini menurutnya bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan ruang kerja intensif untuk memverifikasi data, menyelaraskan program, serta menetapkan arah revitalisasi pendidikan pada 2026.
Ada ebanyak 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi agar lebih aman, ramah anak, dan sehat, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, 17.057 lembaga menerima perangkat digital yang memperluas akses pembelajaran interaktif dan membantu mengurangi kesenjangan digital.
Pada sektor pendidikan vokasi, sebanyak 1.100 SMK telah bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan dengan dukungan Rp390 miliar.
“Sementara 450 SMK menerima bantuan Teaching Factory senilai lebih dari Rp150 miliar untuk memperkuat praktik pembelajaran berbasis industry,” ungkapnya.
Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) juga menjangkau puluhan ribu peserta didik di berbagai daerah, memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi.
Pendidikan inklusif mengalami kemajuan pesat dengan hadirnya 493 Unit Layanan Disabilitas di berbagai daerah.
Program Relawan Pendidikan juga menjadi jembatan penting dalam menjangkau anak usia sekolah yang belum kembali belajar, terutama di wilayah terpencil dan komunitas rentan. Ini bukan hanya perluasan layanan, tetapi wujud perlindungan hak belajar bagi semua anak, kata Tatang.
“Melalui capaian ini, pemerintah menegaskan pendidikan inklusif bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan investasi sosial untuk memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan haknya atas pendidikan yang aman, layak, dan bermutu,” tandasnya.
Laporan : Miswar
