JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memperketat akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi petani melalui penataan ulang mekanisme pengurusan barcode.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong dengan menyusun standar baku alur pengurusan barcode BBM.
Penyusunan ini sekaligus menjawab berbagai kendala di lapangan, mulai dari rendahnya pemahaman petani terhadap prosedur hingga belum seragamnya persyaratan administrasi.
Plt Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan standar baku tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme pengajuan, kelengkapan dokumen, hingga proses verifikasi data petani.
“Selama ini banyak petani yang belum memahami alur pengurusan barcode BBM. Makanya, kami siapkan standar yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Dadan saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, 15 April 2026.
Barcode BBM subsidi, kata dia, hanya diberikan kepada petani aktif yang menggunakan bahan bakar untuk kebutuhan usaha tani.
“Seperti pengoperasian alat dan mesin pertanian (alsintan),” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) di Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin, menjelaskan setiap pengajuan barcode wajib disertai surat rekomendasi dari UPT Pertanian di masing-masing kecamatan. Rekomendasi tersebut memastikan lahan yang diajukan benar-benar dalam tahap pengolahan.
Dalam dokumen tersebut, kata dia, juga dicantumkan kebutuhan BBM tiap kelompok tani, dengan kisaran kuota sekitar 70 liter per hektare untuk kegiatan pengolahan hingga panen.
“Barcode ini berlaku untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu orang petani dalam kelompok. Jika ada 10 anggota, maka barcode yang diterbitkan juga 10,” ungkapnya.
Tahun ini, Dinas TPHP Parigi Moutong mulai memperketat penerbitan barcode melalui verifikasi lapangan. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah permohonan yang diduga tidak berasal dari petani aktif.
Verifikasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah selatan Parigi Moutong dan akan berlanjut ke wilayah utara. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kalau sekarang terasa lebih ketat, itu karena kami mengantisipasi agar BBM tidak digunakan untuk tujuan lain,” tuturnya.
Dari hasil verifikasi sementara, ditemukan sejumlah permohonan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama terkait klaim kebutuhan BBM untuk kegiatan panen.
Ia menambahkan, proses verifikasi melibatkan tim penerbit barcode bersama penyuluh pertanian. Sehingga membutuhkan waktu sebelum barcode dapat diterbitkan.
“Jika hasil verifikasi tidak sesuai, meskipun ada rekomendasi, barcode tetap tidak kami keluarkan. Melalui penerapan standar baku dan verifikasi berlapis ini, kami berharap distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran serta mampu mendukung produktivitas petani secara berkelanjutan,” tandasnya.
Laporan : Miswar
